Dapur MBG Bertambah, Kepala BGN Yakinkan Anggaran 2026 Tetap Tanpa Tambahan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2026 tidak memerlukan tambahan, kendati pelaksanaannya bakal diperluas ke sejumlah wilayah yang belum terjangkau. Kepastian itu disampaikannya usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8), untuk membahas pelaksanaan program beserta rencana pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.

Menurut Sudaryono, pembukaan dapur baru memang menyerap anggaran, tetapi pihaknya telah menyesuaikan kebutuhan tersebut. Ia meyakini pagu anggaran 2026 masih bisa dimaksimalkan tanpa penambahan. "Insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran," ujarnya.

Sudaryono memaparkan realisasi anggaran MBG 2026 hingga periode terakhir sudah mencapai 56 persen atau sekitar Rp117 triliun. Anggaran program semula ditetapkan Rp268 triliun, lalu disisir dan diefisiensikan BGN menjadi Rp229 triliun. "Dari Rp229 triliun itu terpakailah Rp117 triliun," katanya.

Perluasan MBG akan dilakukan bertahap, mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pondok pesantren yang belum menerima program, serta sejumlah daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan. BGN telah menyiapkan sekitar 2.700 dapur yang akan dibuka secara bertahap, sementara sekitar 13 ribu dapur lain masih berada dalam antrean.

Meski demikian, tidak semua dapur dalam antrean akan langsung diaktifkan. BGN akan menyisir berdasarkan kesiapan dan kebutuhan masing-masing wilayah. "Mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu," jelas Sudaryono, seraya menyebut prioritas diberikan pada kawasan 3T, pondok pesantren, dan daerah di luar Jawa yang secara aglomerasi masih membutuhkan.

Di sisi lain, BGN terus membenahi dapur terdaftar. Dari 27.485 dapur, sebanyak 27.022 telah ditetapkan melalui surat penetapan SPPG, sedangkan 463 lainnya disuspensi karena profil tidak lengkap dan sejumlah persoalan lain. Dari jumlah itu, BGN menemukan tujuh dapur di Jakarta yang ternyata sudah lama tidak beroperasi atau bahkan tidak memiliki dapur, sehingga dikeluarkan dari daftar dan disuspensi permanen.

"Kami exclude, kami bersihkan, kami suspend secara permanen. Dan kami masih menunggu dari sisanya 463 kami suspend, kalau tidak ada laporan kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu dapurnya enggak berada atau pernah ada tapi sudah enggak beroperasi lagi," tutur Sudaryono.

Pertemuan dengan Purbaya juga membahas sistem pelaporan keuangan MBG. BGN akan menghubungkan sistem AXIS di Kementerian Keuangan dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi (SIPGN) milik BGN agar pelaporan yang sebelumnya manual dapat dilakukan lewat sistem. BGN pun akan melatih kepala SPPG dan akuntan dapur MBG mengikuti mekanisme pelaporan digital tersebut.

Selain itu, pembahasan mencakup rencana pelaksanaan MBG 2027. Pemerintah dalam RAPBN 2027 mengalokasikan sekitar Rp240,2 triliun untuk program MBG melalui BGN, lebih rendah dibanding alokasi 2026 sebesar Rp268 triliun, dengan target menjangkau 72,1 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, prasiswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Sudaryono menyebut pertemuan itu untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan dan rencana pelaksanaan MBG 2027.