Aturan Baru Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Pesangon PHK hingga Cuti Melahirkan Jadi Sorotan

Pemerintah resmi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi baru yang terdiri atas 313 pasal dan 23 bab ini mengatur beragam aspek, mulai dari upah minimum, hak cuti, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), hingga kompensasi pesangon saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemahaman terhadap substansi aturan ini menjadi kunci bagi pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja. Menurutnya, hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur dapat menjadi acuan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum. "Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).

Salah satu poin yang diatur adalah hak cuti. Pasal 118 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja memberikan waktu istirahat dan cuti yang dibayar penuh. Pekerja berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja terus-menerus selama 12 bulan. Ketentuan ayat (6) menegaskan bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan tersebut.

Bagi pekerja perempuan, Pasal 121 ayat (2) menjamin cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama. Cuti itu dapat diperpanjang maksimal tiga bulan berikutnya jika ada kondisi khusus dengan disertai surat keterangan dokter. Sementara pekerja laki-laki atau suami memperoleh hak cuti mendampingi istri melahirkan selama dua hari, yang dapat diperpanjang maksimal tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan.

Di ranah pengupahan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan untuk mewujudkan penghidupan yang layak. Pasal 134 mengatur pelibatan pemerintah daerah dan dewan pengupahan, dengan cakupan pengaturan mulai dari upah minimum, struktur dan skala upah proporsional, hingga perhitungan upah lembur. Upah minimum diklasifikasikan menjadi UMP, UMK, UMSP, dan UMSK. Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, dan bila menetapkan UMK, nilainya harus lebih tinggi dari UMP.

Untuk pekerja kontrak, aturan PKWT diperketat. Pasal 82 membatasi durasi PKWT paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang maksimal dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Perusahaan wajib memberitahukan rencana perpanjangan secara tertulis kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir.

UU ini juga menempatkan PHK sebagai jalan terakhir. Pasal 228 mewajibkan perusahaan melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti mengurangi lembur, mengurangi sif atau hari kerja, tidak mengganti pekerja yang pensiun, menyesuaikan upah fasilitas tingkat manajerial, merumahkan pekerja secara bergilir, hingga menawarkan pensiun dini sukarela. Jika PHK tak terhindarkan, Pasal 232 mewajibkan pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dengan faktor pengali sesuai alasan PHK.

Besaran pesangon diatur berjenjang, mulai dari satu bulan upah untuk masa kerja di bawah satu tahun hingga sembilan bulan upah bagi masa kerja delapan tahun atau lebih. Uang Penghargaan Masa Kerja diberikan mulai dua bulan upah untuk masa kerja tiga hingga enam tahun dan meningkat hingga maksimal 10 bulan upah untuk pengabdian 24 tahun atau lebih. Adapun Uang Penggantian Hak mencakup pencairan cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, penggantian biaya ongkos pulang pekerja beserta keluarga ke tempat awal diterima bekerja, serta hak lain yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.