Anggaran Kemkomdigi Dipangkas Tajam, Meutya Hafid Klaim Target Digital Tetap Aman

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran di Kementerian Komunikasi dan Digital tidak akan mengganggu pencapaian target kinerja di sektor digital. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (1/9), dan dikutip dari Antara pada Rabu (2/9).

"Ada tren yang menunjukkan upaya efisiensi yang kuat, namun insyaallah nanti pencapaiannya tidak terganggu," ujar Meutya. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran kementerian memang menunjukkan pengetatan belanja sejak beberapa tahun terakhir.

Sebagai gambaran, anggaran kementerian yang sebelumnya bernama Kementerian Kominfo tercatat Rp15,8 triliun pada 2023 dan sempat menyentuh Rp19,6 triliun pada 2024. Alokasi kemudian disesuaikan menjadi Rp11 triliun pada 2025, Rp10 triliun pada 2026, dan pagu anggaran 2027 sebesar Rp11,52 triliun.

Meski anggaran dipangkas, Meutya menyebut kinerja penyerapan justru konsisten meningkat setiap tahun. Realisasi anggaran tercatat 89,84 persen pada 2023, naik menjadi 92,65 persen pada 2024, dan mencapai 94,95 persen pada 2025. Untuk 2026, penyerapan per 28 Agustus 2026 telah menyentuh 60,49 persen dengan target akhir tahun di kisaran 95 persen.

Dari sisi penerimaan, Kemkomdigi juga terus melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak. Realisasi PNBP mencapai Rp26,52 triliun pada 2023, Rp30,68 triliun pada 2024, dan Rp29,3 triliun pada 2025. Pada 2026, setoran ke kas negara telah mencapai Rp16,8 triliun dan diproyeksikan tembus Rp26 triliun dari target Rp25,65 triliun.

Peningkatan kontribusi penerimaan negara itu berjalan seiring penurunan izin penggunaan kembali PNBP oleh Kemkomdigi. Porsinya turun bertahap dari 30,05 persen pada 2023, 28,88 persen pada 2024, 5,58 persen pada 2025, 5,39 persen pada 2026, dan diproyeksikan sekitar 3 persen pada 2027.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail merinci pagu anggaran 2027 sebesar Rp11,517 triliun. Alokasi itu dibagi ke empat program utama, yakni penguatan infrastruktur digital Rp6,47 triliun, ekosistem dan ruang digital Rp2,958 triliun termasuk pemeliharaan Pusat Data Nasional, komunikasi publik dan media Rp20 miliar, serta dukungan manajemen Rp2 triliun.

Ismail menambahkan, kementerian telah menyusun penajaman kebutuhan riil tahun anggaran 2027 sebesar Rp14,753 triliun untuk mengawal program prioritas nasional dan pemerataan infrastruktur. Usulan penambahan itu ditujukan menutup kekurangan anggaran Rp3,23 triliun, termasuk dukungan operasional bagi lembaga kuasi publik seperti Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers.