Pengusaha Diminta Sisihkan Dana Pesangon Mulai 2027, Kemnaker Bantah Dikelola Danantara
Pemerintah mewajibkan pengusaha menyetor dana cadangan pesangon ke lembaga pengelola paling lambat Oktober 2027 sesuai UU Nomor 27 Tahun 2026. Kemnaker menegaskan lembaga pengelola belum ditetapkan dan membantah informasi yang menyebut Danantara sebagai pengelola dana tersebut.
Pemerintah memastikan pengusaha akan diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon (DCP) ke lembaga pengelola yang dibentuk pemerintah. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dengan batas waktu penyediaan dan pemupukan dana paling lambat 28 Oktober 2027 atau satu tahun setelah UU diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan, aturan ini dirancang untuk melindungi pekerja. "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," kata Indah dalam sosialisasi UU tersebut melalui kanal YouTube @NgoPiSIK.
Berdasarkan Pasal 253 UU tersebut, DCP wajib disediakan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana tidak disimpan perusahaan, melainkan dititipkan dan dikelola lembaga pemerintah yang ditunjuk. Kewajiban ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Indah menegaskan, keberadaan DCP menjamin korban PHK memperoleh pesangon. "Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," ujarnya.
Perusahaan juga wajib menghitung potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan tetap atau PKWTT. "Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelas Indah. Ketentuan teknis besaran penyediaan, pemupukan, hingga pencairan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Mekanisme pencairan diatur dalam Pasal 257 ayat (1). Begitu pekerja terkena PHK, dana cadangan pesangon dibayarkan langsung oleh lembaga pemerintah kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha. Jika dana yang dicadangkan lebih kecil dari hak pesangon, pengusaha wajib membayar kekurangannya secara langsung. Sebaliknya, sisa dana dikembalikan kepada pengusaha sebagai aset perusahaan. Apabila hubungan kerja berakhir bukan karena PHK, lembaga pemerintah wajib mengembalikan seluruh dana kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja.
Bagi pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban penyediaan dan pemupukan DCP, pemerintah menyiapkan sanksi administratif bertahap sesuai Pasal 298 ayat (1), mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Terkait ramainya informasi di media sosial bahwa dana pesangon akan dikelola Danantara Indonesia, Kemnaker membantahnya. "Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara, tidak benar," kata Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11). Ia menegaskan hingga kini pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Danantara juga menyatakan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon.
Kemnaker menyebut sejumlah aspek teknis belum ditetapkan final, termasuk mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban. Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemangku kepentingan lainnya. "Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," pungkas Indah.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)