Beijing Resmi Larang Warga Punya Drone, Pelanggar Terancam Denda dan Penyitaan

Pemerintah Beijing resmi melarang kepemilikan dan penyimpanan drone di seluruh wilayah administratifnya mulai 15 November. Kebijakan demi keamanan ibu kota ini mewajibkan pemilik melepas perangkat mereka lewat buy-back, penjualan daring, atau memindahkannya ke luar Beijing. Pelanggar kini terancam denda dan penyitaan, meski ada pengecualian untuk keperluan tertentu seperti kontraterorisme dan penelitian.

Nov 15, 2026 - 20:01
Updated: 2 days ago
0
Beijing Resmi Larang Warga Punya Drone, Pelanggar Terancam Denda dan Penyitaan
Beijing Resmi Larang Warga Punya Drone, Pelanggar Terancam Denda dan Penyitaan

Pemerintah Beijing resmi memberlakukan larangan kepemilikan pesawat nirawak atau drone di seluruh wilayah administratifnya mulai Minggu (15/11). Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan keamanan ibu kota China tersebut, mencakup kawasan perkotaan hingga pedesaan dengan luas sekitar 16.400 kilometer persegi atau hampir setengah luas Belgia.

Aturan yang telah diumumkan sejak September lalu itu melarang masyarakat memiliki dan menyimpan pesawat udara tanpa awak atau unmanned aerial vehicles (UAV). Otoritas Beijing menyatakan kebijakan ini diterapkan guna menjaga keamanan ibu kota. Tak hanya kepemilikan dan penyimpanan, pemerintah juga melarang pengangkutan drone beserta komponennya ke wilayah Beijing.

Sebelum aturan berlaku, para pemilik drone diwajibkan melepaskan kepemilikan perangkat mereka. Mereka diberi pilihan menjual kembali drone melalui tempat pembelian kembali atau buy-back yang telah disetujui pemerintah maupun via platform daring. Alternatif lainnya adalah memindahkan perangkat tersebut ke luar wilayah Beijing yang tidak menerapkan larangan.

Beijing merupakan pusat pemerintahan China, sekaligus lokasi kediaman dan kantor para pemimpin tertinggi negara serta markas besar Partai Komunis China (PKC). Kota ini selama ini memang menerapkan berbagai langkah pengamanan ketat.

Larangan kepemilikan drone diberlakukan setelah muncul kekhawatiran mengenai keselamatan wilayah udara pada Juni lalu. Ketika itu, sebuah pesawat kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di Beijing. Kecelakaan tersebut menewaskan pilot dan menyebabkan 13 orang lainnya terluka.

Sebelum melarang kepemilikan, pemerintah Beijing sebenarnya telah memberlakukan larangan penjualan drone sejak Mei 2026. Dalam aturan sebelumnya, masyarakat yang sudah memiliki drone masih diperbolehkan menyimpan perangkat mereka, tetapi diwajibkan melakukan registrasi kepada pihak berwenang.

Kini, siapa pun yang kedapatan memiliki drone di wilayah Beijing dapat dikenai denda dan penyitaan perangkat. Meski demikian, otoritas masih dapat memberikan pengecualian untuk penerbangan drone dengan tujuan tertentu, seperti kegiatan kontraterorisme, penegakan hukum, penanganan keadaan darurat, pertanian, hingga penelitian ilmiah.

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya popularitas drone di China dalam beberapa tahun terakhir. Perangkat tersebut banyak digunakan masyarakat, terutama untuk mengambil gambar dan merekam video pemandangan dari udara.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User