Pakar Iklim Soroti Program PLTS 100 GWp Prabowo, Desa Diminta Jadi Produsen Listrik

Pakar kebijakan iklim Tiza Mafira menilai program PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo sebagai indikator baik komitmen energi terbarukan. Ia menekankan pentingnya desain kebijakan agar desa tidak sekadar menjadi konsumen, melainkan produsen listrik melalui koperasi atau BUMDes. Program ini menargetkan rampung dalam dua hingga tiga tahun dengan tahap awal 17 GWp.

Oct 2, 2026 - 00:03
Oct 2, 2026 - 00:03
 0
Pakar Iklim Soroti Program PLTS 100 GWp Prabowo, Desa Diminta Jadi Produsen Listrik
Pakar Iklim Soroti Program PLTS 100 GWp Prabowo, Desa Diminta Jadi Produsen Listrik

JAKARTA - Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari pakar kebijakan iklim. Director Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, menilai langkah tersebut sebagai indikator positif yang menunjukkan komitmen politik dari tingkat tertinggi dalam mendorong energi terbarukan.

"Program PLTS 100 GWp itu indikator yang baik. 100 GWp adalah program yang cukup kencang digaungkan oleh Presiden, dan itu menunjukkan political willingness dari paling atas untuk mendorong energi terbarukan," ujar Tiza dalam acara Ford Foundation Journalist Crash Course bertajuk Menjembatani Kesenjangan Akses Pembiayaan Iklim Berkeadilan di Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut Tiza, ambisi 100 GWp yang terdesentralisasi dan spesifik pada solar PV merupakan hal yang sangat bagus. Salah satu aspek yang paling menarik perhatiannya adalah gagasan awal untuk membangun pembangkit secara terdesentralisasi, termasuk rencana penempatannya di desa-desa.

Namun, ia menekankan perlunya kebijakan yang sengaja dirancang agar desa tidak hanya menjadi konsumen listrik, tetapi juga mampu menjadi produsen energi. Desa dinilai dapat memiliki atau mengelola unit usaha yang menghasilkan listrik dari panel surya, misalnya melalui koperasi atau badan usaha milik desa (BUMDes).

"Menurut saya sih harus disengaja, bahwa harus didesain dengan cermat dan disengaja, supaya desa, unit-unit desa itu bisa menjadi produsen listrik," ungkap Tiza.

Selain memanfaatkan pendanaan dari sektor swasta dan dana desa, keterlibatan BUMN seperti PLN dalam pengadaan dinilai dapat mempercepat pengembangan energi surya di tingkat desa. Tiza menyebut mekanisme pasar akan membuat PLN melakukan pengadaan dan swasta sebagai IPP masuk, sehingga proyek-proyek energi terbarukan dapat berjalan.

"Diserahkan ke mekanisme pasar ya beginilah, jadinya PLN akan melakukan pengadaan, swasta IPP akan masuk, akan terjadilah proyek-proyek rendering terbarukan, yang memang bagus, enggak apa-apa, diperlukan," kata Tiza.

Dalam peluncuran program yang berlangsung di Bali pada Selasa (25/8), Presiden Prabowo menegaskan bahwa PLTS 100 GWp sangat penting untuk mencapai target swasembada energi Indonesia. Ia menargetkan program ini rampung dalam tiga tahun, namun berharap bisa selesai lebih cepat dalam tempo dua tahun.

"Untuk sebagai bayangan bahwa seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari panas bumi, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt," kata Prabowo dalam pernyataan resminya.

Program PLTS 100 GWp dikembangkan melalui berbagai skema, mencakup PLTS ground mounted, PLTS atap, dan PLTS terapung. Pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan Tahap I menargetkan kapasitas 17 GWp. Pada tahap awal ini terdapat 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.216 megawatt peak (MWp) yang berada dalam berbagai tahapan, mulai dari pembangunan, groundbreaking, peresmian, hingga persiapan tender.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0