Ombudsman Beber Penyebab Manajer Kopdes Merah Putih Mundur, Ternyata soal Jarak Penempatan
Ombudsman mengungkap sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mundur karena lokasi penempatan terlalu jauh dari keluarga. PT Agrinas Pangan Nusantara disebut telah menerapkan mekanisme relokasi sebagai perbaikan, sementara Ombudsman mendorong KDMP segera beroperasi sesuai aturan dan menyoroti rencana klinik pratama.
Ombudsman Indonesia mengungkap alasan di balik mundurnya sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurut Anggota Ombudsman Radian Syam, persoalan utama yang muncul adalah lokasi penempatan kerja yang dinilai terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga para manajer.
Radian menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menelusuri persoalan tersebut. Dari hasil komunikasi itu diketahui sejumlah manajer memilih mengundurkan diri karena lokasi penempatan tidak sesuai atau berjarak jauh dari domisili keluarga mereka.
"Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Karena, memang, ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11), dilansir dari DetikFinance.
Menanggapi hal itu, kata Radian, Agrinas menerapkan mekanisme relokasi penempatan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal manajer. Ombudsman menilai kebijakan relokasi tersebut sebagai langkah perbaikan agar persoalan penempatan tidak menghambat operasional KDMP.
Meski demikian, Ombudsman mendorong agar koperasi tersebut segera beroperasi sesuai ketentuan. "Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan mohon maaf, agar segera operasional KDMP ini berjalan sesuai dengan aturan," ujar Radian.
Selain soal pengunduran diri manajer, Radian juga menanggapi rencana pembentukan klinik pratama di KDMP yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan layanan puskesmas setempat. Menurut dia, pembentukan klinik dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas dan telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," jelasnya. Ia menegaskan pengawasan Ombudsman berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan, serta memastikan tidak ada penundaan berlarut dalam pelaksanaan program.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 26.991 orang telah menandatangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai manajer KDMP. Sementara itu, 159 orang menolak penawaran dan 1.550 orang terkendala proses administrasi karena melewati batas waktu. Ribuan calon manajer tersebut kemudian mengajukan permohonan penawaran ulang. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari menyebut proses penawaran ulang telah ditutup pada Kamis (15/10) malam.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)