Luhut Bocorkan Tiga Keunggulan AI Pemerintah, Peluncuran Nasional Digelar Oktober 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan sistem digitalisasi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Saat ini, menurut Luhut, implementasi sistem tersebut baru berjalan sekitar 70 persen hingga 80 persen dan akan terus dikebut sebelum masuk tahap penerapan menyeluruh.

"Kami sudah mencapai sekitar 70-80 persen dari program ini," ujar Luhut dalam acara Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, Jumat (28/8). Ia menambahkan, peluncuran nasional sistem tersebut ditargetkan berlangsung sebelum tahun ini berakhir, dengan Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin langsung pada Oktober-November.

Keunggulan pertama yang dipaparkan Luhut adalah kemampuan AI mempersempit celah suap dalam pelayanan dan administrasi pemerintah. Menurutnya, digitalisasi mengurangi interaksi langsung antarmanusia sehingga proses berjalan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan tidak mudah dipengaruhi secara manual.

"Karena kita tidak bisa menyuap AI. Begitu datanya masuk, tidak ada yang bisa dilakukan. Anda harus mengikuti peraturan," katanya. Ia menegaskan, sistem yang dikendalikan AI ini menghindarkan pertemuan langsung antarmanusia dan memaksa semua pihak mengikuti prosedur yang berlaku.

Keunggulan kedua, lanjut Luhut, adalah potensi penghematan anggaran belanja pemerintah melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan pemerintah yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun disebutnya berpotensi dihemat 20 persen hingga 30 persen dengan penerapan sistem digital dan AI.

"Kami bisa menghemat sekitar 20 hingga 30 persen dari anggaran ini," kata Luhut. AI juga disebut mampu mendeteksi anomali harga dalam proses pengadaan sehingga sistem menjadi lebih transparan dan akurat. "Sebelumnya, ketika kami belum menggunakan AI, anomali harga masih ada. Namun sekarang, hal itu tidak bisa dilakukan lagi," terangnya.

Keunggulan ketiga adalah peningkatan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) berkat integrasi data dan AI. Luhut mencontohkan uji coba penyaluran transfer tunai di Banyuwangi, di mana pemerintah sebelumnya mencatat tingkat ketepatan sasaran sekitar 77,6 persen. Dengan sistem digital dan integrasi data, ia optimistis tingkat ketidaktepatan sasaran dapat ditekan hingga kurang dari 5 persen.

"Hari ini kami cukup yakin bahwa kami bisa membuatnya kurang dari 5 persen. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini kami bisa mencapai 90 persen lebih (ketepatan sasaran)," ujarnya. Luhut menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan data lintas kementerian untuk mendukung penerapan sistem tersebut.

"Seluruh data lintas kementerian saat ini sudah tersedia. Ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan mengharmonisasikan data," pungkas Luhut.