Lima Tahun Krisis Myanmar Tak Usai, Ketua ASEAN Filipina Pertanyakan Langkah Berikutnya
Ketua ASEAN tahun ini, Filipina, kembali membahas krisis Myanmar yang berlangsung lebih dari lima tahun dalam KTT di Manila. Presiden Ferdinand Marcos Jr mempertanyakan langkah lanjutan ASEAN dan menegaskan komitmen pada Konsensus Lima Poin, sementara partisipasi Menlu Myanmar masih ditunda dan pembahasannya dialihkan ke Singapura sebagai pemegang presidensi berikutnya.
Krisis Myanmar yang telah berlangsung lebih dari lima tahun kembali menjadi agenda utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Minggu (15/11). Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Filipina mengangkat persoalan tersebut ke meja perundingan dengan sorotan pada minimnya kemajuan penyelesaian konflik.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong mengingatkan bahwa Myanmar tidak bisa dipisahkan dari ASEAN. Ia merujuk pada pembahasan Myanmar dalam KTT di Cebu pada Mei lalu dan menegaskan pentingnya keterlibatan berkelanjutan dengan negara tersebut.
"Untuk itu, kita sepakat untuk melanjutkan keterlibatan yang konstruktif dan berprinsip dengan Myanmar, sembari tetap setia pada prinsip-prinsip Konsensus Lima Poin," ujar Marcos Jr dalam sesi retreat di Tahanang Pilipino atau Coconut Palace.
Konsensus Lima Poin disepakati negara anggota ASEAN pada 2021, tak lama setelah kudeta mengguncang Myanmar. Poin-poinnya mencakup penghentian kekerasan dan penahanan diri semua pihak, dialog konstruktif untuk solusi damai, mediasi utusan khusus ASEAN, penyaluran bantuan kemanusiaan melalui AHA Center, serta kunjungan utusan khusus dan delegasi ke Myanmar.
Namun, sejumlah pengamat menilai implementasi konsensus itu belum menunjukkan kemajuan berarti. Kekerasan masih terjadi di sejumlah wilayah, dialog antara junta dan oposisi National Unity Government (NUG) maupun kelompok etnis bersenjata belum terwujud, dan kunjungan utusan khusus sangat terbatas. Satu-satunya poin yang dinilai berhasil adalah penyaluran bantuan kemanusiaan.
"Setelah lima tahun berlalu, kita perlu bertanya pada diri sendiri: apa lagi yang bisa kita lakukan untuk Myanmar?" kata Marcos Jr.
Ia menekankan bahwa krisis Myanmar bukan sekadar isu dalam agenda ASEAN. Menurutnya, persoalan ini menyangkut manusia, keluarga-keluarga yang terpaksa mengungsi, komunitas yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, serta kaum muda yang masa depannya terganggu akibat konflik dan ketidakstabilan.
Marcos Jr berharap sesi tersebut menghasilkan diskusi praktis dan berorientasi ke depan mengenai cara ASEAN memajukan pelaksanaan Konsensus Lima Poin, lebih responsif terhadap realitas di lapangan, serta mendukung proses damai yang inklusif di Myanmar.
Sebelum KTT digelar, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro menyatakan partisipasi pemimpin dan Menlu Myanmar dalam meja perundingan kemungkinan belum tercapai pada pertemuan kali ini. Ia menyebut pembahasan itu akan dipercayakan ke Singapura, yang akan memegang presidensi ASEAN tahun depan.
Sumber diplomatik menilai penundaan itu berkaitan dengan minimnya perkembangan terkait Menlu sekaligus Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang ditahan tepat setelah kudeta dilancarkan Min Aung Hlaing. Para sumber itu memperkirakan para pemimpin ASEAN akan mempertimbangkan kebijakan pengembalian bertahap perwakilan politik Myanmar.
Menanggapi seruan Thailand agar ASEAN mengizinkan Menlu Myanmar berpartisipasi, Maria menegaskan belum ada keputusan yang mengizinkannya. "Masalah itu masih dibahas. Itu masih menjadi bahasan diskusi," katanya. Ia juga menegaskan ASEAN tidak akan melonggarkan pendekatan ke Myanmar dan tetap berpegang pada Konsensus Lima Poin yang disepakati pada 2021.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)