Korea Selatan Buka Peluang Investasi di Proyek PLTS 100 GWp Indonesia, Tawarkan Modal dan Teknologi

Korea Selatan membuka peluang bagi perusahaan surya Negeri Ginseng untuk masuk ke proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Indonesia. Peluang itu ditawarkan melalui skema investasi yang membawa teknologi dan modal, sekaligus melibatkan tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan fasilitas.

Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan Uhm Taeho mengungkapkan bahwa pihaknya belum membahas secara spesifik industri surya dalam proyek tersebut. Meski demikian, Korea berharap proyek PLTS Indonesia tidak hanya melibatkan satu negara. "Kami mengetahui ada beberapa negara dengan perusahaan-perusahaan besar yang sangat menonjol di industri surya. Kami selalu menganjurkan agar proyek ini tidak hanya melibatkan satu negara. Kami berharap negara seperti Korea juga dilibatkan. Kami memiliki industri surya yang sangat baik," kata Uhm dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Uhm, jika perusahaan Korea mendapat kesempatan berinvestasi, mereka akan membawa teknologi dan modal, sementara fasilitas yang dibangun akan mempekerjakan orang Indonesia. "Jika perusahaan surya kami mendapat kesempatan untuk berinvestasi di Indonesia, bentuknya adalah kami membawa teknologi dan uang, tetapi kemudian kami akan mempekerjakan orang Indonesia di fasilitas apa pun yang akan kami bangun," ujarnya.

Skema kerja sama itu juga mencakup pengembangan tenaga kerja melalui pelatihan serta transfer pengetahuan dan teknologi. Uhm menyebut hal tersebut sebagai proses alami untuk mengembangkan dan melatih tenaga kerja lokal. Korea pun berharap dapat membicarakan bentuk kerja sama secara lebih konkret dengan pemerintah Indonesia. "Kami ingin bermitra dengan Indonesia dalam hal tersebut dan kami berharap dapat membicarakan lebih lanjut secara konkret mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama di bidang tersebut," katanya.

Dari sisi Indonesia, Head of the Center of the Asia Pacific and Africa Region Policy Strategy Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela menegaskan bahwa pengembangan energi alternatif merupakan komitmen yang telah dijalankan lintas pemerintahan. Menurut Nabyl, kebutuhan mengurangi emisi bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kepentingan ekonomi untuk menjaga akses pasar. "Saat ini bagi Indonesia, kebutuhan untuk melakukan pengurangan karbon lebih dari sekadar kewajiban moral, tetapi juga didorong oleh kebutuhan untuk memiliki akses pasar," ujarnya.

Nabyl menilai pengembangan energi bersih kini berlangsung di tengah situasi global yang lebih rumit, termasuk rivalitas Amerika Serikat dan China serta berbagai konflik dunia. Kondisi itu memengaruhi prioritas Indonesia dalam memilih mitra dan kebijakan. "Tantangannya ada di bidang ekonomi, lingkungan, dan juga kesejahteraan. Sekarang situasinya jauh lebih rumit dengan rivalitas China-AS. Kita juga perlu mempertimbangkan sejumlah konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia yang berdampak pada prioritas kita, cara kita memilih mitra, dan pilihan kebijakan kita," katanya.

Menurut Nabyl, situasi tersebut membuka ruang bagi Indonesia dan Korea untuk saling memperbarui pandangan mengenai pilihan kebijakan dalam menghadapi tantangan global. Ia juga menekankan Indonesia perlu tetap fleksibel terhadap perubahan yang tidak selalu berasal dari hubungan bilateral. "Sejumlah kejutan terjadi saat ini, termasuk di berbagai belahan dunia. Jadi, kita perlu memiliki kesiapan untuk fleksibel dalam menghadapi tantangan seperti ini yang terkadang tidak berasal dari hubungan bilateral kita, tetapi dari negara lain," ujarnya.

Nabyl menempatkan kerja sama energi bersih dan kendaraan listrik dalam agenda lebih besar kedua negara menuju green growth. "EV merupakan bagian dari skema kerja sama yang lebih besar menuju tujuan bersama, yaitu pertumbuhan hijau. Itu merupakan tujuan yang sangat didorong oleh para pemimpin dan pemerintah kita," katanya.