Kepala BGN Beberkan Rincian Anggaran MBG Rp240 Triliun di 2027, Ternyata Segini Porsi untuk Operasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membeberkan rincian penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sekitar Rp240 triliun dalam RAPBN 2027. Menurutnya, porsi terbesar anggaran tersebut tetap diarahkan untuk pelaksanaan program makan, yakni mencapai sekitar 97 persen.

Sementara itu, sekitar 3 persen dari total anggaran dialokasikan untuk kebutuhan operasional BGN. Sudaryono menyampaikan hal ini usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

"Sudah, Rp240 (triliun) itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau enggak salah yang dialokasikan untuk operasional BGN tuh sekitar 97 persen-nya adalah untuk program makannya," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan porsi operasional tersebut mencakup sejumlah kebutuhan, mulai dari fungsi pengawasan dan monitoring hingga gaji pegawai, termasuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurut perhitungannya, 3 persen dari Rp240 triliun setara dengan sekitar Rp6 triliun.

"Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu, ya. Kalau 3 (persen) kali Rp240 (triliun) ya sekitar Rp6 triliun lah, Rp6 (triliun) koma sekian untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring, gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG," ujarnya.

Sudaryono menambahkan jumlah pegawai yang menerima gaji dari BGN mencapai lebih dari 30 ribu orang. Para kepala SPPG tersebut berstatus PPPK dan digaji melalui BGN. Ia menegaskan porsi terbesar anggaran tetap digunakan untuk pelaksanaan program MBG.

"Kan itu (kepala SPPG) kan statusnya PPPK, digaji di tempat kita, jumlah totalnya 30 ribu lebih. Nah, jadi yang dipakai untuk, dari Rp240 triliun itu yang dipakai ya secara rencana kita mau konversi menjadi MBG itu adalah 97 persen kali Rp240 triliun itu," tuturnya.

Pertemuan dengan Kementerian Keuangan tersebut juga membahas rencana pelaksanaan MBG pada 2027. Sudaryono menyebut pembahasan dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai kebutuhan dan rencana pelaksanaan program.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240,2 triliun untuk program MBG melalui BGN. Anggaran itu merupakan bagian dari total anggaran pendidikan sebesar Rp820,8 triliun. Alokasi MBG 2027 lebih rendah dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Pada 2027, pemerintah menargetkan MBG menjangkau 72,1 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, prasiswa, ibu hamil/menyusui, dan balita. Kebijakan MBG 2027 juga diarahkan pada perbaikan tata kelola, penataan seluruh SPPG, serta refocusing penerima manfaat. Pemerintah turut menyiapkan command centre untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan survei status gizi penerima MBG.

Di luar MBG, anggaran pendidikan 2027 dialokasikan untuk kementerian lain, antara lain sekitar Rp61,1 triliun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Rp65,1 triliun untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.