Investigasi Al Jazeera Temukan Kontrak Publik Inggris Rp51 Triliun Mengalir ke Perusahaan Terkait Permukiman Israel

Investigasi yang dilakukan Al Jazeera mengungkap bahwa sejumlah perusahaan yang dikaitkan dengan aktivitas permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat masih memegang kontrak dari sektor publik Inggris. Berdasarkan catatan pengadaan pemerintah, dokumen perusahaan, dan data analis pengadaan publik Tussell, terdapat 125 kontrak yang teridentifikasi dengan nilai mencapai 2,129 miliar poundsterling atau setara Rp51,14 triliun dengan asumsi kurs Rp24.024 per poundsterling.

Sedikitnya 17 perusahaan dan entitas dalam daftar tersebut memiliki kontrak di berbagai sektor publik Inggris, mulai dari pemeliharaan jalan, transportasi, layanan darurat, hingga perizinan kendaraan. Perusahaan-perusahaan itu merupakan bagian dari lima kelompok usaha yang disebut dalam basis data Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait aktivitas bisnis yang berhubungan dengan permukiman Israel.

Kelima kelompok usaha tersebut adalah perusahaan teknologi dan komunikasi Amerika Serikat Motorola Solutions, perusahaan material bangunan asal Jerman Heidelberg Materials, perusahaan teknik asal Prancis Egis, produsen kereta asal Spanyol CAF, serta konglomerat China Fosun. Nilai kontrak terbesar berasal dari perusahaan-perusahaan di bawah Motorola Solutions dengan total lebih dari 1,7 miliar poundsterling atau setara Rp40,84 triliun, sebagian besar melalui anak usahanya di Inggris, Airwave Solutions.

Airwave memperoleh perpanjangan kontrak senilai 1,562 miliar poundsterling atau Rp37,52 triliun dari Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk menyediakan jaringan komunikasi aman bagi kepolisian, pemadam kebakaran, dan layanan ambulans di Inggris, Skotlandia, serta Wales. Motorola Solutions dan anak usahanya di Israel telah tercantum dalam basis data PBB sejak pertama kali diterbitkan pada 2020 dan masih ada dalam versi terbaru. Laporan tersebut menyebut Motorola dikaitkan dengan penyediaan peralatan serta layanan keamanan bagi perusahaan yang beroperasi di permukiman Israel, dan teknologinya digunakan dalam sistem keamanan dan pengawasan di sejumlah permukiman.

Profesor hukum internasional London School of Economics Stephen Humphreys menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi Inggris. "Bukti yang ada semakin menunjukkan bahwa Inggris mungkin melanggar kewajiban internasionalnya dengan terus memberikan kontrak kepada entitas yang diidentifikasi PBB memberikan bantuan semacam ini," kata Humphreys.

Sementara itu, lima perusahaan di bawah Heidelberg Materials memiliki 25 kontrak sektor publik Inggris senilai 184,79 juta poundsterling atau sekitar Rp4,43 triliun. Anak usaha Heidelberg di Israel, Hanson Israel, sebelumnya memiliki tambang Nahal Raba di Tepi Barat. Heidelberg menyatakan Hanson Israel telah menghentikan seluruh aktivitas di tambang tersebut sejak 2023 dan saat ini hanya terdapat personel keamanan di lokasi.

Kelompok usaha lain, Egis, terlibat dalam proyek jaringan kereta ringan di Yerusalem yang menghubungkan sejumlah wilayah di Yerusalem Timur yang diduduki dengan bagian lain kota tersebut. Di Inggris, lima perusahaan yang dikendalikan Egis memiliki enam kontrak sektor publik dengan nilai total 133,60 juta poundsterling atau Rp3,20 triliun, salah satunya kontrak senilai 133,23 juta poundsterling dari Driver and Vehicle Licensing Agency untuk layanan penegakan aturan kendaraan.

Produsen kereta asal Spanyol CAF juga terlibat dalam proyek kereta ringan Yerusalem. Perusahaan menyebut proyek senilai 1,8 miliar euro itu mencakup pembangunan jalur Green Line dan perpanjangan Red Line yang sebagian melewati Yerusalem Timur, dengan pembangunan diperkirakan berlangsung hingga 2027. Di Inggris, CAF memegang kontrak senilai 83,5 juta poundsterling atau Rp2 triliun untuk memasok trem generasi baru bagi West Midlands Metro.

Fosun International dikaitkan dengan aktivitas di wilayah pendudukan melalui kepemilikannya atas produsen kosmetik Israel Ahava yang memiliki operasi di permukiman Mitzpe Shalem. Di Inggris, anak usaha Fosun, Breas Medical, memiliki dua kontrak sektor publik dengan nilai total 1,29 juta poundsterling atau Rp30,9 miliar. Temuan ini muncul ketika lebih dari 140 anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh mendorong pemerintah melarang perdagangan dengan permukiman Israel di wilayah pendudukan. Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan keberadaan Israel yang terus berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki sebagai tindakan melanggar hukum dan meminta agar kondisi tersebut diakhiri sesegera mungkin, serta menyatakan negara lain memiliki kewajiban untuk tidak memberikan bantuan dalam mempertahankan situasi tersebut.

Pemerintah Inggris pada Agustus 2026 telah memperingatkan perusahaan agar tidak mengikuti tender konstruksi di permukiman Israel karena risiko hukum dan reputasi serta potensi keterlibatan dalam pelanggaran hukum internasional. Namun, Kantor Kabinet Inggris mengatakan keputusan untuk mengecualikan pemasok dilakukan oleh masing-masing lembaga publik berdasarkan kontrak, dan pengadaan publik tidak dapat digunakan untuk memboikot pemasok yang terkait dengan negara lain kecuali terdapat sanksi, embargo, atau pembatasan resmi dari Inggris. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan Inggris terkait permukiman Israel dan hubungan komersial sejumlah perusahaan yang beroperasi di sektor publik negara tersebut.