GSP Uni Eropa Habis 2027, Ekspor RI Rp102,1 Triliun Terancam Kena Tarif Normal

Fasilitas GSP Uni Eropa bagi Indonesia berakhir 1 Januari 2027. Jika IEU-CEPA belum berlaku efektif, sekitar US$5,6 miliar atau Rp102,11 triliun ekspor Indonesia terancam kembali dikenakan tarif normal MFN. Pemerintah mempercepat ratifikasi IEU-CEPA, dengan penandatanganan dijadwalkan di Brussels pada 21 November 2026 dan target berlaku penuh kuartal I 2027.

Nov 19, 2026 - 04:02
Updated: 8 hours ago
0
GSP Uni Eropa Habis 2027, Ekspor RI Rp102,1 Triliun Terancam Kena Tarif Normal
GSP Uni Eropa Habis 2027, Ekspor RI Rp102,1 Triliun Terancam Kena Tarif Normal

Pemerintah mewaspadai potensi hilangnya keringanan tarif bagi produk ekspor Indonesia di pasar Uni Eropa. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan sekitar US$5,6 miliar atau setara Rp102,11 triliun ekspor Indonesia terancam kembali dikenakan tarif normal Most Favoured Nation (MFN) apabila fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa berakhir sebelum Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) berlaku efektif.

Fasilitas GSP Uni Eropa bagi Indonesia dijadwalkan berakhir pada 1 Januari 2027, setelah masa berlaku sebelumnya berakhir pada akhir Desember 2026. Jika IEU-CEPA belum berlaku saat itu, sejumlah produk ekspor Indonesia berpotensi kehilangan keringanan tarif yang selama ini dinikmati melalui GSP.

Dradjad menyebut sekitar 44 persen ekspor Indonesia ke Uni Eropa saat ini memperoleh fasilitas preferensi tarif GSP, dengan nilai ekspor yang ditopang fasilitas tersebut mencapai sekitar US$5,6 miliar. "Kalau IEU-SEPA itu belum selesai, sementara GSP sudah berakhir, itu akan ada sekitar US$5,6 miliar nilai ekspor yang ditopang preferensi GSP yang akan terkena," kata Dradjad di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11).

Sejumlah produk yang berpotensi terdampak antara lain minyak sawit, kopi, karet, produk kayu, kakao, tekstil, pakaian jadi, hingga alas kaki. Kembali berlakunya tarif MFN dapat meningkatkan biaya masuk produk Indonesia ke pasar Eropa sehingga berpotensi menekan daya saing eksportir. Pelaku usaha harus memilih menanggung tambahan biaya, mengurangi margin keuntungan, atau meneruskan kenaikan harga kepada pembeli.

Di sisi lain, importir di Eropa juga berpotensi mengevaluasi harga dan volume pembelian, bahkan mencari pemasok dari negara lain yang masih memperoleh fasilitas preferensi tarif. "Sehingga nanti negara lain yang memperoleh GSP akan bisa merebut pasar kita. Intinya pemerintah sudah menyiapkan, kita berusaha mempercepat supaya EU segera di-teken, diratifikasi," ujar Dradjad.

Pemerintah pun mendorong percepatan ratifikasi IEU-CEPA agar perjanjian tersebut dapat berlaku sebelum fasilitas GSP berakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan menandatangani naskah perjanjian tersebut di Brussels, Belgia pada 21 November 2026. Pemerintah menargetkan IEU-CEPA berlaku penuh pada kuartal I 2027 setelah kedua pihak menyelesaikan prosedur hukum domestik masing-masing.

Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan langsung menjadi nol persen setelah perjanjian berlaku penuh. Sementara itu, 8,37 persen pos tarif akan diturunkan secara bertahap dalam periode 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif, sedangkan 1,2 persen sisanya tetap mengikuti tarif MFN karena masuk kategori sensitif.

Dradjad juga menegaskan penerapan aturan European Union Deforestation Regulation (EUDR) merupakan isu terpisah dari IEU-CEPA. Penandatanganan maupun ratifikasi perjanjian dagang tersebut tidak otomatis menghapus kewajiban eksportir Indonesia untuk memenuhi ketentuan EUDR. "Prioritas kita adalah untuk ratifikasi EU-SEPA baik dari pihak Eropa maupun dari pihak kita," ujarnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User