Gadis Hindu 14 Tahun Diduga Diculik dan Dipaksa Mualaf di Pakistan, Desakan Investigasi Menguat
Kasus dugaan penculikan dan konversi paksa Bindiya Kumari, gadis Hindu 14 tahun asal Balochistan, memicu desakan investigasi independen. Keluarga menegaskan korban masih di bawah umur, sementara pihak lain mengklaim perpindahan agama dan pernikahan berlangsung sukarela. Isu ini menyoroti lemahnya perlindungan anak dan kebebasan beragama di Pakistan.
JAKARTA - Dugaan penculikan dan pemaksaan perpindahan agama yang menimpa Bindiya Kumari, seorang gadis Hindu berusia 14 tahun asal Sibi, Balochistan, kembali menyita perhatian publik Pakistan. Laporan sejumlah media menyebut Bindiya diduga diculik pada Oktober 2026 dan dibawa ke Sindh, tempat ia dilaporkan berpindah agama ke Islam serta menikah dengan seorang pria.
Pihak keluarga membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa Bindiya masih di bawah umur. Sebaliknya, pihak lawan mempersoalkan usia gadis itu dan menyatakan bahwa perpindahan agama serta pernikahan tersebut berlangsung secara sukarela. Perbedaan klaim yang tajam ini menuntut adanya penetapan peradilan yang independen untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Ketua International Religious Freedom-Peace Builders Forum Pakistan & South Asia, Sajid Sindhu, menilai kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan anak, kebebasan beragama, dan penegakan jaminan konstitusional. Menurutnya, Konstitusi Pakistan sebenarnya telah memberikan perlindungan penting, seperti Pasal 20 yang menjamin kebebasan beragama, Pasal 25 tentang kesetaraan di hadapan hukum, Pasal 35 mengenai perlindungan pernikahan dan keluarga, serta Pasal 36 yang mengarahkan negara melindungi hak kelompok minoritas.
Pakistan juga merupakan negara penandatangan sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak-Hak Anak. Namun, Sindhu mengingatkan bahwa jaminan konstitusional tidak akan bermakna banyak ketika warga negara yang rentan kesulitan memperoleh perlindungan nyata. Kebebasan beragama memang mencakup hak untuk memeluk atau berpindah agama secara sukarela, tetapi prinsip itu tidak dapat dijadikan pembenaran atas paksaan, penculikan, eksploitasi, maupun pernikahan anak.
Upaya legislatif untuk mencegah konversi paksa di Pakistan sendiri telah mengalami beberapa kali kegagalan. Pada November 2016, Majelis Provinsi Sindh secara bulat meloloskan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Perlindungan Minoritas) yang diajukan legislator minoritas Nand Kumar Goklani. Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang memerintah Sindh awalnya mendukung rancangan tersebut, tetapi setelah sejumlah organisasi keagamaan menolak pembatasan perpindahan agama bagi anak di bawah umur, pemerintah provinsi meninjau ulang posisinya. Pada Januari 2017, gubernur mengembalikan rancangan itu untuk dipertimbangkan kembali sehingga gagal menjadi undang-undang.
Pada Oktober 2019, usulan yang telah direvisi kembali diajukan, namun anggota parlemen PPP memberikan suara menentang kelanjutannya dengan alasan perlu konsultasi lebih lanjut. Kemunduran serupa terjadi di tingkat nasional pada Oktober 2021 ketika komite parlemen menolak rancangan undang-undang anti-konversi paksa menyusul keberatan keagamaan dan konstitusional. Sindhu menilai rangkaian peristiwa itu menggambarkan kesulitan berkelanjutan Pakistan dalam membangun payung hukum spesifik terhadap pemaksaan perpindahan agama, sebuah kekosongan regulasi yang sangat mengkhawatirkan apabila tuduhannya melibatkan anak-anak.
Di samping isu konversi paksa, Pakistan juga menyaksikan perdebatan baru seputar modernisasi hukum personal umat Kristen. Pada September 2026, Majelis Sindh merujuk usulan Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga Kristen 2026 yang diperkenalkan Wakil Ketua Anthony Naveed kepada Komite Tetap Urusan Minoritas. Usulan itu bertujuan memodernisasi aturan pernikahan dan urusan keluarga umat Kristen, tetapi para pemuka agama dari berbagai denominasi menyerukan konsultasi lebih luas, kesetaraan antardenominasi, serta perlindungan terhadap otonomi gereja.
Sementara itu di Punjab, Komite Tetap Hak Asasi Manusia dan Urusan Minoritas Majelis menyetujui usulan Rancangan Undang-Undang Pernikahan Kristen 2026 pada 30 September. Regulasi ini mengusulkan batas usia minimal pernikahan 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, pencatatan pernikahan wajib, serta pembaruan prosedur yang selama ini berakar pada Undang-Undang Pernikahan Kristen tahun 1872. Meski reformasi ini berpotensi meningkatkan perlindungan hukum dan dokumentasi sipil, para pemimpin Katolik dan Protestan menyuarakan keprihatinan terkait kurangnya konsultasi serta pentingnya menjaga tradisi teologis Kristen.
Sindhu menegaskan bahwa perdebatan mengenai konversi paksa dan undang-undang pernikahan Kristen memang menyangkut persoalan hukum yang berbeda, tetapi keduanya bertumpu pada fondasi konstitusional yang sama, yakni melindungi kebebasan beragama, martabat manusia, dan kesetaraan kewarganegaraan. Mencegah perpindahan agama secara paksa tidak boleh membatasi kebebasan sejati orang dewasa untuk berpindah keyakinan, dan penghormatan terhadap tradisi agama tidak boleh menghalangi negara melindungi perempuan serta anak-anak dari eksploitasi maupun pelecehan.
Kasus Bindiya Kumari menuntut penyelidikan yang tidak memihak, verifikasi usia yang akurat, perlindungan dari intimidasi, serta akuntabilitas hukum apabila terbukti terjadi pelanggaran. Sindhu menegaskan bahwa komitmen Pakistan terhadap kebebasan beragama pada akhirnya akan diukur dari bagaimana negara memperlakukan warganya yang paling rentan. "Mereka menuntut hak-hak dasar yang dijamin oleh Konstitusi," ujarnya, seraya mengajak pemerintah, lembaga peradilan, parlemen, dan kepemimpinan agama bekerja sama memastikan perlindungan konstitusional menjadi kenyataan sehari-hari.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)