DPD Soroti Daerah Kaya Tambang tapi Rakyat Miskin, Ada 4 Faktor yang Diabaikan
Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako menilai pertumbuhan ekonomi daerah terlalu bergantung pada investasi. Ia menyebut empat komponen utama yang harus diperkuat: investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, serta selisih ekspor dan impor. Angelius juga menyoroti keberadaan TKA yang dinilai gagal bila masih ada setelah 10 tahun, serta pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok industri.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako menilai pertumbuhan ekonomi daerah selama ini terlalu bertumpu pada satu faktor, yakni investasi. Padahal, menurutnya ada empat komponen utama yang semestinya diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercatat secara statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
Keempat komponen tersebut adalah investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, serta selisih ekspor dan impor. Angelius menyampaikan hal itu dalam acara Senator Menyapa Episode III di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (19/11).
Ia menilai pemerintah cenderung mengandalkan investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui pembangunan industri hilirisasi. Padahal, kata dia, hanya menggunakan satu dari empat komponen tersebut tidak cukup untuk membentuk pertumbuhan ekonomi yang sehat di daerah.
"Ketika kita selalu umumkan sekarang, misalnya daerah mengeluh, tapi kita hanya selalu menggunakan satu dari empat komponen untuk membentuk pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi," ujar Angelius.
Menurutnya, investasi perlu dipastikan tidak sekadar tercatat sebagai angka pertumbuhan, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Salah satu yang disorot adalah keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang perlu dievaluasi setelah investasi industri berjalan bertahun-tahun.
Angelius menegaskan fasilitas dan insentif yang diberikan pemerintah kepada investor harus diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. "Kalau TKA itu masih ada setelah 10 tahun, bagi saya kita gagal," katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang. Angelius menyinggung garis kemiskinan yang berada di angka Rp662 ribu per kapita per bulan. Kondisi itu, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi agar tingginya pertumbuhan ekonomi benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan.
Selain penyerapan tenaga kerja, ia mendorong penguatan rantai pasok di sekitar kawasan industri. Masyarakat lokal harus mendapat kesempatan memasok kebutuhan pekerja, mulai dari ayam, daging, telur, hingga bahan pangan lainnya, sehingga aktivitas industri juga membuka peluang usaha bagi peternak, petani, dan pelaku usaha lokal.
"Tambang itu high tech, high capital, high risk. Tidak semua orang Indonesia bisa masuk di situ. Masyarakat berharap hanya dari supply chain saja," ujarnya.
Angelius menilai masyarakat tidak bisa dilepas begitu saja bersaing dengan pemasok dari luar daerah tanpa pendampingan. Pemerintah perlu membina petani dan pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi standar industri, sekaligus memastikan perusahaan memiliki skema jelas soal target penyerapan tenaga kerja lokal dan keterlibatan pemasok dari daerah sekitar.
Ia menegaskan sektor pertambangan seharusnya menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, bukan satu-satunya tumpuan masyarakat. Karena itu, investasi, penyerapan tenaga kerja, rantai pasok, dan keterlibatan pelaku usaha lokal perlu berjalan beriringan.
Forum Senator Menyapa Episode III mengangkat tema 'Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud' dan menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama. Diskusi ini diharapkan tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut dan agenda perbaikan ke depan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)