Desil 9 dan 10 Dilarang Beli Pertalite, Ini Kriteria Warga yang Bakal Terdampak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengecualikan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dari pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Kebijakan itu secara spesifik menyasar warga yang masuk dalam kelompok desil 9 dan desil 10, dan rencananya akan diterapkan secara bertahap.

Desil sendiri merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang dibagi menjadi sepuluh bagian. Desil 1 menjadi kategori paling tidak mampu, sedangkan desil 10 merupakan kategori paling sejahtera. Secara statistik, desil bukanlah label kelas kekayaan, melainkan posisi relatif sebuah rumah tangga di antara sepuluh kelompok kesejahteraan.

Dengan demikian, masuk ke desil 10 tidak otomatis berarti seseorang tergolong sangat kaya. Posisi tersebut hanya menunjukkan bahwa rumah tangga bersangkutan berada di sepuluh persen teratas dalam skala kesejahteraan yang digunakan.

Penentuan posisi desil dilakukan menggunakan 39 variabel sosial ekonomi yang terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok individu dan kelompok keluarga. Kelompok individu mencakup 13 variabel, sementara kelompok keluarga terdiri dari 26 variabel.

Sejumlah variabel yang digunakan antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, akses listrik, sanitasi, kepemilikan aset, serta pengeluaran rumah tangga. Semakin banyak aset yang dimiliki, semakin baik kondisi rumah, semakin tinggi pendidikan dan pekerjaan, serta semakin sedikit jumlah anggota keluarga, maka sebuah keluarga cenderung masuk ke kelompok sejahtera, yakni rentang desil 6 hingga 10.

Sebaliknya, warga yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki aset, berpendidikan dan berpekerjaan rendah, serta menanggung banyak anggota keluarga, cenderung masuk ke kelompok tidak mampu yang berada di rentang desil 1 hingga 5. Meski begitu, penghitungan desil sama sekali tidak ditentukan oleh nominal pendapatan atau angka batas tertentu.

Data desil memiliki sejumlah manfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, desil menjadi acuan untuk memprioritaskan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, mendorong efisiensi anggaran negara, meminimalkan risiko salah sasaran, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan dan penentuan subsidi.

Sementara bagi masyarakat, pengetahuan tentang desil membantu mereka memahami peluang untuk mendapatkan program bantuan pemerintah. Data ini juga meningkatkan transparansi serta memberi pemahaman mengenai alasan objektif mengapa suatu keluarga bisa memperoleh bantuan dari pemerintah.