Danantara Siap Bangun 141 Ribu Rusun MBR di Meikarta, Dua Tipe Unit Mulai Dipamerkan

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyiapkan pembangunan 141 ribu rumah susun bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Meikarta. Rencana itu disampaikan dalam gelaran Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung hingga Minggu (30/8) di NICE PIK, Banten.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan bahwa pembangunan rusun tersebut akan tersebar di tiga titik berbeda. Pemerintah juga akan menawarkan ratusan ribu unit hunian itu dalam dua tipe yang telah dipamerkan dalam acara tersebut.

Tipe pertama adalah unit studio dengan luas bangunan 21,15 meter persegi. Unit ini terdiri dari satu ruang tidur dan satu kamar mandi. Adapun tipe kedua memiliki luas bangunan 37,05 meter persegi dengan dua kamar tidur, ruang keluarga, dan satu kamar mandi.

Dony menyebut proses selanjutnya berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, lahan untuk proyek tersebut sudah diterima sebagai hibah dan kini menunggu tahapan penyertaan modal negara (PMN) ke Danantara agar lahan bisa segera digarap.

"Statusnya saat ini ada di Kementerian Keuangan, sudah diterima hibahnya. Tinggal nanti tahapan berikutnya adalah dari Kementerian Keuangan penyertaan modal negara ke Danantara," ujar Dony.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai rusun subsidi yang akan dibangun di Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memiliki aksesibilitas yang strategis. Lahan yang digunakan merupakan hasil hibah dan disebut sangat dekat dengan berbagai fasilitas publik.

"Saya pikir tanah yang dihibahkan Lippo 30 hektare kami sudah cek itu tidak jauh. 10 menit ke rumah sakit, 10 menit ke pasar, 10 menit ke sekolah, 10 menit kurang lebih ke kawasan industri," ujar Ara dalam acara Danantara Housing Expo 2026.

Dengan lokasi yang dinilai strategis itu, Ara berharap hunian bagi MBR tersebut dapat segera dibangun. Ia juga menekankan pentingnya skema pembelian yang tepat bagi masyarakat agar bisa secepatnya dirumuskan. Saat ini lahan hibah seluas 30 hektare itu sudah berada di bawah penguasaan Kemenkeu.