BMKG Peringatkan September 2026 Masih Jadi Fase Kritis Karhutla, El Nino Bertahan hingga 2027

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa September 2026 masih berada dalam fase kritis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Senin (7/9), dan meminta semua pihak tetap waspada terhadap kondisi tersebut.

Menurut Faisal, ada tiga faktor utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kondisi kering yang masih dominan, tingginya potensi karhutla terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta mulai terdeteksinya sebaran asap di sejumlah wilayah. "Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama," ujarnya.

BMKG mencatat El Nino diprediksi masih bertahan hingga awal tahun 2027. Hingga Dasarian III Agustus, El Nino berada pada intensitas sangat kuat dengan indeks Nino 3.4 mencapai +2.74. Kondisi ini menunjukkan suhu muka laut di Samudra Pasifik lebih hangat dari kondisi normal dan berpotensi mengurangi curah hujan di Indonesia.

Hingga awal September, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada musim kemarau. Hujan yang turun umumnya bersifat lokal dan belum mampu memperbaiki kondisi kekeringan secara merata. Analisis BMKG juga menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan pada periode 6-13 September masih relatif rendah di sebagian besar wilayah, terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian Sulawesi dan Papua Selatan.

Faisal menjelaskan, kondisi itu membuat peluang hujan alami untuk membantu pemadaman karhutla masih terbatas. Wilayah yang perlu mendapat perhatian utama meliputi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

BMKG juga mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang berpotensi memengaruhi kualitas udara. Pemantauan konsentrasi partikulat halus (PM2.5) menunjukkan peningkatan di beberapa lokasi yang terdampak aktivitas karhutla. "Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian sumber kebakaran harus dilakukan sedini mungkin," jelas Faisal.

Salah satu upaya yang terus dilakukan untuk menangani karhutla adalah operasi modifikasi cuaca (OMC). Langkah ini dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait seperti BNPB, BUMN, dan pihak lain. "OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah," ujar Faisal.

Dalam rapat yang sama, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh pihak. "Upaya pencegahan dan penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga tanggung jawab moral, profesi, dan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak," kata Djamari.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi dampak El Nino yang berpotensi memperpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah. Karena itu, langkah mitigasi perlu dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan informasi dan analisis BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan.