Alasan Trump Kerap Cari Ribut dengan Negara Lain, dari Danau Ontario hingga Slogan America First

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat langkah kontroversial dengan mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Kebijakan itu diumumkan langsung dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (27/8), di tengah memanasnya perang dagang antara AS dan Kanada.

Trump menyatakan telah menandatangani Perintah Eksekutif untuk menandai perubahan nama danau tersebut dan menyebut kebijakan itu akan berlaku segera. Menurutnya, gagasan mengubah nama Danau Ontario sudah lama ia pikirkan sebelum akhirnya diputuskan.

Ketegangan dengan Kanada sebelumnya dipicu perseteruan Trump dengan Perdana Menteri Ontario Doug Ford. Melalui unggahan di Truth Social pada Senin (24/8), Trump menyebut Ford sebagai saudara yang tidak mengesankan dari mendiang mantan wali kota Rob Ford.

Dalam unggahan itu, Trump juga menyinggung Gubernur Carney dan Ford yang disebutnya tidak akan diizinkan terus mengambil keuntungan dari Amerika Serikat. Ia menegaskan sebagian besar listrik, minyak, dan gas yang diterima Kanada diangkut melalui AS, dan memperingatkan konsekuensi yang jauh lebih buruk bagi Kanada jika tidak menuruti keinginan Washington.

Langkah Trump yang sering mengintervensi negara lain dinilai bukan tanpa alasan. Situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, menjelaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut bermuara pada slogan America First atau utamakan Amerika. Trump disebut akan mengambil tindakan berani untuk mengamankan perbatasan dan melindungi komunitas Amerika.

Selain itu, Trump digambarkan akan membawa zaman keemasan bagi Amerika dengan mereformasi dan meningkatkan birokrasi pemerintah agar bekerja untuk rakyat. Angkatan Bersenjata, termasuk Garda Nasional, akan dikerahkan ke perbatasan untuk membantu personel penegak hukum yang ada sebagai bagian dari keamanan nasional.

Analisis dari situs Robert Lansing Institute memaparkan pendekatan Trump yang memprioritaskan kesepakatan transaksional, pengaruh bilateral, dan keuntungan strategis jangka pendek. Kebijakan itu dinilai mengesampingkan komitmen jangka panjang terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan kerja sama multilateral.

Karakteristik kebijakan luar negeri Trump disebut berulang kali membingkai hubungan internasional dalam istilah bisnis, seperti sekutu harus membayar bagian mereka, perjanjian harus menghasilkan kemenangan, dan kemitraan harus memberikan keuntungan langsung. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa negara bukan komunitas dengan nilai yang sama, melainkan pesaing di pasar kekuasaan.

Pola kebijakan tersebut menghasilkan tiga konsekuensi utama, yakni erosi kepemimpinan berbasis nilai, melemahnya kredibilitas AS di antara sekutu demokratis, serta ketidakpastian strategis yang tercermin dari posisi kontroversial soal Greenland dan retorika eskalasi terhadap Iran. Secara keseluruhan, tren ini berisiko melemahkan peran Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia bebas dan menggantikannya dengan kekuatan yang lebih sempit serta didorong kepentingan pribadi.