Pemerintah Gelontorkan Rp31,67 Triliun untuk Stimulus Nataru, Seberapa Efektif Dongkrak Belanja?

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi sekitar Rp31,67 triliun untuk menyambut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Insentif ini mencakup diskon tiket transportasi, Bantuan Subsidi Upah (BSU), bantuan pangan beras, hingga pembukaan rekening gratis dengan saldo awal Rp50 ribu. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi selama libur akhir tahun.

Di sektor transportasi, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api kelas ekonomi komersial sebesar 30 persen bagi 1,04 juta penumpang. Diskon tarif dasar kapal Pelni juga diberikan 30 persen atau setara sekitar 27 persen dari harga tiket untuk 414.630 penumpang. Selain itu, ada pembebasan 100 persen jasa kepelabuhanan penyeberangan atau sekitar 21 persen dari tarif terpadu, serta diskon tiket pesawat domestik sekitar 11-12 persen melalui kombinasi insentif pajak dan potongan biaya layanan dengan target 3,75 juta penumpang.

Pemerintah juga menyiapkan BSU Rp900 ribu bagi sekitar 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun. Bantuan beras 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober-Desember 2026 diberikan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4 dengan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Sementara program pembukaan rekening gratis dengan saldo awal Rp50 ribu bagi 25,16 juta penduduk dewasa membutuhkan anggaran sekitar Rp1,28 triliun dan masih dalam tahap pematangan.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan mobilitas masyarakat selama Nataru bisa mencapai lebih dari 100 juta orang. Menurutnya, periode itu merupakan momentum perjalanan terbesar kedua setelah Lebaran. Karena itu, diskon transportasi berpotensi mendorong masyarakat bepergian untuk pulang kampung maupun berwisata.

Faisal menilai insentif transportasi dapat membantu masyarakat yang selama ini menahan pengeluaran perjalanan akibat keterbatasan pendapatan. Ia menyebut daya beli kelas menengah, terutama dari sisi disposable income, masih menghadapi tekanan. "Sangat-sangat (warga) lebih price sensitive pada saat sekarang. Sehingga, ketika ada insentif yang menyasar pada kelompok yang biasa melakukan perjalanan pada momen-momen penting tersebut, nah ini tentu saja membantu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/11).

Meski begitu, Faisal mengingatkan efektivitas insentif bergantung pada besarnya potongan harga yang benar-benar diterima masyarakat. Semakin besar penurunan tarif, semakin besar peluang masyarakat terdorong melakukan perjalanan. Namun, kelompok kelas menengah bawah dengan ruang belanja sangat terbatas mungkin tetap tidak mampu bepergian karena harus memprioritaskan kebutuhan pokok. Ia juga menilai besaran insentif transportasi yang totalnya masih di bawah Rp1 triliun berpotensi membatasi luas dampaknya.

Faisal meminta pemerintah memastikan operator transportasi benar-benar menerapkan potongan tarif sesuai insentif yang diberikan. "Kalau memang 30 persen, pastikan juga bahwa operator dan pihak-pihak yang memberikan layanan perjalanan kepada masyarakat, baik di udara, laut maupun darat, betul-betul memangkas harga sesuai dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.

Pengamat Ekonomi CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai paket stimulus akhir tahun dapat membantu menjaga konsumsi, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil. Nilai paket sekitar Rp31,67 triliun hanya setara dengan 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahunan. Selain itu, tidak seluruh anggaran tersebut akan menjadi tambahan konsumsi baru karena sebagian bantuan beras hanya menggantikan pengeluaran rumah tangga yang sudah direncanakan, sebagian penerima BSU berpotensi menabung atau membayar utang, dan diskon transportasi dinikmati mereka yang sejak awal memang berencana bepergian.

Yusuf memperkirakan tambahan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV sekitar 0,1 hingga 0,2 poin persentase. Menurutnya, paket stimulus lebih berfungsi sebagai bantalan agar konsumsi kelompok bawah tidak melemah lebih dalam, sementara penggerak utama pertumbuhan tetap berasal dari belanja pemerintah dan aktivitas ekonomi selama Nataru. Ia juga menyoroti program rekening gratis dengan saldo Rp50 ribu yang dinilai terlalu kecil untuk mendorong konsumsi secara berarti dan lebih tepat dipandang sebagai upaya membangun infrastruktur penyaluran bantuan sosial digital.

Yusuf mencatat stimulus belum menjangkau seluruh kelompok rentan karena pekerja informal tidak termasuk sasaran BSU, padahal jumlahnya mencapai 85,73 juta orang atau 57,93 persen dari seluruh pekerja. Kelompok calon kelas menengah di atas desil 4 yang bekerja di sektor informal juga dinilai hampir tidak tersentuh. "Secara keseluruhan, paket ini cukup membantu menahan pelemahan daya beli kelompok miskin, tetapi belum memadai untuk menopang kelas menengah bawah yang saat ini menghadapi tekanan paling besar," ucapnya. Ia menilai stimulus sementara perlu diikuti kebijakan lebih luas untuk menjangkau pekerja informal, termasuk penguatan BLT Desa atau skema bantuan berbasis data pekerja ojek daring dan pelaku usaha mikro.