Jalur Evakuasi di Pesisir Pariaman Dinilai Belum Layak, Puluhan Ribu Warga Terancam Saat Bencana

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Pariaman mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Pariaman dalam menjadikan mitigasi bencana sebagai prioritas pembangunan. Sorotan utama tertuju pada kondisi jalur evakuasi di kawasan pesisir yang dinilai masih sempit dan belum memenuhi standar kelayakan untuk keadaan darurat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pariaman, Arismunandar, menegaskan bahwa sebagian besar warga kota berada dalam bayang-bayang ancaman bencana, mulai dari abrasi pantai, banjir, hingga potensi gempa bumi dan tsunami. Menurutnya, kondisi tersebut belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur evakuasi yang memadai.

"Lebih dari setengah warga Kota Pariaman berada di wilayah terancam bencana. Namun hingga saat ini, kita melihat Pemko belum menempatkan mitigasi sebagai prioritas utama," ujar Arismunandar, Minggu (6/9/2026).

Ia menjelaskan bahwa kawasan pesisir merupakan zona merah yang paling awal terdampak jika terjadi bencana perairan. Tanpa akses jalan yang lebar dan layak, mobilitas warga untuk menyelamatkan diri saat situasi darurat dinilai sangat terancam. Arismunandar juga menyebut penduduk Kota Pariaman yang berjumlah lebih dari 100 ribu jiwa, dengan separuh di antaranya tinggal di daerah rawan gempa dan tsunami.

Keresahan serupa disampaikan warga setempat, Eki Rafki. Ia mengaku saat ini warga sudah merasakan dampak psikologis berupa rasa takut dan cemas terhadap potensi bencana. Eki berharap Pemko Pariaman menjadikan kekhawatiran tersebut sebagai skala prioritas, termasuk menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah pusat untuk menjemput alokasi dana mitigasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman memperkirakan jumlah penduduk kota ini mencapai lebih dari 100 ribu jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Tiga kecamatan di antaranya, yakni Pariaman Tengah, Pariaman Selatan, dan Pariaman Utara, memiliki garis pantai yang menempatkan puluhan ribu jiwa berada di garis depan potensi bencana pesisir.

Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan Kota Pariaman memiliki tingkat kerentanan geografis yang tinggi. Posisinya yang berhadapan langsung dengan Zona Megathrust Mentawai menjadikan ancaman gempa bumi dan tsunami masuk kategori risiko tinggi, di samping bencana rutin seperti abrasi dan banjir pesisir.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman, Feri Ferdian, menegaskan bahwa Pemko Pariaman selalu menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prinsip utama pembangunan. Ia menyebut sosialisasi kesiapsiagaan bencana gencar dilakukan di sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat, sementara papan petunjuk jalur evakuasi telah dipasang di hampir seluruh jalur yang tersedia.

"Pemko Pariaman tetap berkomitmen melindungi warga dari dampak bencana. Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan pesisir, dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sinkronisasi program bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat," kata Feri saat diwawancarai infosumbar, Minggu (6/9/2026).

Feri menambahkan, Pemko juga telah memasang Early Warning System (EWS) di beberapa titik, melakukan penataan shelter, mitigasi abrasi, serta menjalankan program mitigasi berbasis komunitas. Pemko Pariaman mengimbau agar persoalan mitigasi tidak dilihat secara parsial dari satu titik infrastruktur saja, melainkan secara komprehensif, mulai dari kesiapsiagaan warga, penataan ruang, hingga tata kelola tanggap darurat saat bencana terjadi.