Indonesia Tawarkan Skema Blended Finance ke FRLD, BPLDH Ajukan Dua Proposal Pendanaan Bencana

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) tengah mengajukan dua proposal untuk mengakses pendanaan kebencanaan melalui The Fund for responding to Loss and Damage (FRLD), program yang dikelola Bank Dunia. Direktur Utama BPLDH Joko Tri Haryanto mengungkapkan bahwa proposal pertama ditujukan untuk membentuk dana penanganan bencana di wilayah daratan, sedangkan proposal kedua untuk bencana di kawasan pesisir.

Kedua proposal tersebut disusun dengan pendekatan yang berbeda. Satu proposal berfokus pada pemulihan pascabencana, sementara yang lain menitikberatkan pada mitigasi atau upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Langkah ini diambil karena mekanisme FRLD masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya jelas apakah pendanaannya diarahkan untuk penanganan sebelum atau sesudah bencana.

"Karena mekanisme FRLD masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya jelas mengenai batasannya dengan pendanaan adaptasi, kami mengambil pendekatan dengan mengajukan dua proposal," ujar Joko dalam acara Ford Foundation Journalist Crash Course bertema Menjembatani Kesenjangan Akses Pembiayaan Iklim Berkeadilan di Jakarta, Kamis (3/9).

Selain mengajukan proposal, BPLDH melihat peluang menawarkan skema pendanaan yang lebih inovatif berupa blended finance, yakni menggabungkan dana dari FRLD dengan dana yang telah dimiliki Indonesia. Melalui skema ini, Indonesia tidak sekadar meminta bantuan, tetapi juga menyertakan modal dana dalam negeri agar jumlah pembiayaan untuk menghadapi bencana menjadi lebih besar.

Salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan adalah dana abadi kebencanaan yang dikelola BPLDH. Menurut Joko, skema inilah yang membedakan Indonesia dari negara lain. "Di BPLDH kami mengelola dana abadi kebencanaan, jadi kalau proposal negara lain mungkin mereka hanya minta, tapi enggak punya modal, kita menawarkan blended. Jadi, kita tidak hanya minta, kita nawarin blended investasi," imbuhnya.

Dana abadi tersebut tidak boleh digunakan secara langsung, melainkan hanya hasil investasinya yang dapat dimanfaatkan. Hasil investasi itu kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk perlindungan aset pemerintah melalui asuransi. Saat ini, hasil pengelolaan dana telah digunakan untuk mengasuransikan sejumlah aset dan fasilitas pemerintah, seperti Istana Presiden, sejumlah RSUD, hingga sekolah milik Kementerian Agama.

Joko mencontohkan pengalaman saat bencana di Sumatra yang mengakibatkan banyak bangunan sekolah Kementerian Agama hancur. Karena premi asuransi telah dibayarkan, BPLDH menerima pembayaran klaim ketika bencana terjadi. Sebaliknya, ketika tidak ada bencana, dana yang dikelola tetap menghasilkan keuntungan investasi yang dapat menambah dana abadi, sehingga dana tersebut tidak habis untuk satu kejadian saja dan terus berkembang untuk menghadapi risiko bencana di masa depan.

"Kita bukan hanya minta, kita mengajak kontribusi, ini yang tadi kami tambahkan bahwa karena kondisi geopolitik sekarang tidak baik-baik saja, kita harus bergerak dari grant grant grant, kemudian berjalannya investasi," tutup Joko.