Rombongan Wakil Gubernur Sumbar Diduga Terlibat Insiden di Jalan Lintas Sumatera Talang

Sahkato - Iring-iringan kendaraan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, diduga terlibat insiden dengan seorang pemuda di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Nagari Talang, Selasa malam (5/5/2026). Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.00 WIB di depan kawasan SPPG Sawah Ilir Talang.

Insiden tersebut bermula ketika sebuah mobil Mitsubishi Pajero putih yang disebut membawa tim protokoler rombongan Wakil Gubernur diduga menyalip truk dalam kecepatan tinggi. Kendaraan itu kemudian menghantam seorang pemuda bernama Fadil yang datang dari arah berlawanan.

"Spion kanan Pajero itu menghantam wajah saya. Saya sudah menghindar sampai turun ke pinggir aspal," ungkap Fadil.

Korban Mengalami Luka Lecet dan Memar

Akibat benturan tersebut, Fadil terjatuh di pinggir jalan. Ia mengalami luka lecet di bagian lutut dan memar di wajah akibat terkena spion kendaraan.

Menurut keterangan saksi mata, kendaraan rombongan tidak langsung berhenti setelah kejadian. Iring-iringan disebut tetap melaju dalam formasi pengawalan.

"Mobil itu terus melaju, seperti tidak terjadi apa-apa," ujar Lidri, warga yang menyaksikan kejadian.

Fadil kemudian dibawa rekannya ke UGD Puskesmas Talang untuk mendapatkan penanganan medis. Korban disebut tidak mengalami luka serius dan diperbolehkan menjalani rawat jalan.

Pihak Protokoler Disebut Datang ke Puskesmas

Beberapa waktu setelah kejadian, pihak protokoler rombongan disebut mendatangi puskesmas. Mereka dikabarkan berkoordinasi dengan tenaga medis dan meminta nomor keluarga korban.

Namun, pihak keluarga mengaku rombongan tersebut pergi tanpa memperkenalkan identitas secara jelas dan tanpa meninggalkan kontak resmi.

Pada dini hari, salah seorang protokoler bernama Wahyu menghubungi jurnalis Expos Sumbar. Ia membantah tudingan tabrak lari dalam peristiwa tersebut.

"Kami tidak lari. Kendaraan kami juga rusak, kaca pecah dan spion hancur. Kami sudah membantu penanganan korban di puskesmas," ujarnya.

Wahyu menyebut kejadian itu sebagai insiden biasa yang menimbulkan kerugian bagi kedua pihak.

Kecepatan Rombongan Pejabat Jadi Sorotan

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan kendaraan rombongan tidak langsung berhenti di lokasi kejadian. Penjelasan bahwa rombongan harus menjaga jarak karena sedang melaju cepat turut menyoroti pola pengawalan pejabat di jalan umum.

Dalam konteks tersebut, kecepatan iring-iringan pejabat sipil di jalan yang masih digunakan masyarakat menjadi perhatian. Pola pengawalan dinilai perlu mempertimbangkan jarak tempuh, kondisi arus lalu lintas, serta keselamatan pengguna jalan lain.

Tokoh Masyarakat Minta Evaluasi Pengawalan Pejabat

Menanggapi kejadian tersebut, tokoh masyarakat, DR. Adli., menilai pengawalan pejabat negara tidak boleh mengesampingkan keselamatan masyarakat sipil di jalan raya.

"Jalan raya adalah ruang publik, bukan ruang eksklusif kekuasaan. Pengawalan pejabat memang diatur, tetapi tidak boleh dijadikan legitimasi untuk membahayakan pengguna jalan lain," tegas DR. Adli.

Ia menilai insiden di Talang perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama terkait pengaturan jadwal dan sistem pengawalan pejabat daerah.

"Kalau jadwal terlalu padat lalu memaksa rombongan melaju dengan kecepatan tinggi, berarti ada yang keliru dalam manajemen protokoler. Keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi mengejar agenda seremonial," ujarnya.

DR. Adli juga menyoroti kendaraan rombongan yang disebut tidak langsung berhenti setelah benturan terjadi.

"Dalam perspektif hukum maupun etika publik, kendaraan yang terlibat insiden semestinya segera memastikan kondisi korban. Itu bagian dari tanggung jawab moral dan kemanusiaan," katanya.

Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi budaya pengawalan pejabat yang selama ini kerap dinilai arogan di jalan raya.

"Pejabat publik justru harus memberi contoh tertib berlalu lintas. Jangan sampai masyarakat melihat seolah ada kelompok tertentu yang kebal etika ketika berada di jalan umum," tutupnya.

Pengawalan Pejabat dan Keselamatan Warga

Insiden di Jalan Lintas Sumatera kawasan Nagari Talang kembali membuka kritik terhadap budaya pengawalan pejabat di jalan raya. Penggunaan patwal dan sirene semestinya ditempatkan sebagai bentuk pengamanan terbatas, bukan alasan untuk melaju agresif hingga membahayakan masyarakat.

Masyarakat pada dasarnya tidak menolak pengamanan bagi pejabat negara. Namun ketika pengguna jalan terluka akibat pola pengawalan yang dinilai ugal-ugalan, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai kecelakaan, tetapi juga tentang bagaimana keselamatan warga ditempatkan dalam praktik pengawalan pejabat.