Prabowo Ubah LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah, Target Hemat Rp360 Triliun per Tahun

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana transformasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Langkah ini diambil untuk mengonsolidasikan seluruh proses pembelian barang dan jasa yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh berbagai instansi, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (14/8), Prabowo menegaskan bahwa pengadaan yang terfragmentasi telah melemahkan daya tawar pemerintah. Akibatnya, barang dengan spesifikasi serupa sering dibeli dengan harga berbeda-beda karena volume pembelian yang terpecah.

"Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda karena jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah," ujar Prabowo.

Kepala Negara menekankan pentingnya menghentikan praktik tersebut karena seluruh instansi pada dasarnya adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara padahal kita semua adalah bagian dari NKRI," tegasnya.

Prabowo memaparkan bahwa konsolidasi pengadaan telah terbukti menghasilkan efisiensi signifikan. Berdasarkan data LKPP, konsolidasi di tingkat pemerintah daerah saja mampu menghemat 20,86 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026. Jika konsolidasi dilakukan secara luas dan disiplin, efisiensi berpotensi mencapai 30 persen dari total belanja pengadaan yang mencapai Rp1.200 triliun.

Dengan asumsi tersebut, potensi penghematan tahunan bisa menembus angka Rp360 triliun. "Artinya efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun dan ini adalah di tangan kita," paparnya.

Sebagai contoh nyata, Prabowo menyebut pengadaan layar pintar interaktif (interactive flat panel) yang sebelumnya dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), harga turun drastis menjadi Rp26 juta per unit, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga ke daerah terpencil.

"Ini penghematan hampir enam kali. Ini riil, Rp150 juta kita beli dengan harga Rp26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar dan tertinggal," tutup Prabowo.