Abbas Tunda Pemilu Palestina hingga 2027, Israel dan Situasi Keamanan Jadi Alasan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas resmi menunda pelaksanaan pemilu legislatif yang semula dijadwalkan November mendatang. Melalui dekret yang dikeluarkan, Abbas menetapkan pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar bersamaan pada 11 September 2027. Penundaan ini disampaikan di tengah situasi politik dan keamanan yang dinilai belum memungkinkan untuk menggelar pesta demokrasi.

Dalam dekret tersebut, Abbas menyalahkan kebijakan Israel dan kondisi keamanan di wilayah Palestina sebagai penyebab utama penundaan. Kantor berita resmi Palestina, WAFA, menyebut dekret itu menekankan adanya hambatan dari kebijakan Israel serta perlunya kondisi politik, keamanan, dan lapangan yang memadai agar pemilu dapat berlangsung secara bebas, adil, dan inklusif. Dekret juga meminta warga Palestina di Yerusalem, Tepi Barat, dan Gaza untuk memberikan suara.

Untuk wilayah Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, dekret menyoroti sejumlah kendala seperti serangan militer Israel, perluasan permukiman, kekerasan pemukim, dan pembatasan pergerakan warga. Penahanan pendapatan pajak Palestina oleh Israel juga disebut semakin menyulitkan persiapan pemilu. Sementara itu, di Gaza, dekret menyoroti kondisi keamanan dan kemanusiaan yang luar biasa, penarikan pasukan Israel yang belum tuntas, serta rekonstruksi yang belum berjalan. Pengerahan pasukan stabilisasi internasional dan polisi juga belum terlaksana.

Menurut dekret tersebut, Israel turut membatasi akses petugas komisi pemilu dan pemantau internasional ke Gaza dan Yerusalem Timur. Keputusan penundaan ini diambil setelah Abbas melakukan konsultasi dengan berbagai faksi dan kekuatan politik Palestina. Penundaan juga dimaksudkan untuk memberi waktu bagi dialog nasional guna memperkuat persatuan di antara kelompok-kelompok Palestina.

Dua pejabat Palestina yang dikutip Reuters pada Kamis (8/10) menyatakan bahwa pimpinan Fatah dan rivalnya, Hamas, telah sepakat menunda pemilu dalam pertemuan di Kairo pada Rabu (7/10). Kesepakatan itu menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan penundaan yang diumumkan Abbas.

Sejak awal, muncul keraguan serius apakah pemilu Otoritas Palestina bisa digelar bulan depan. Palestina tercatat belum menggelar pemilu legislatif maupun presiden sejak 2005-2006. Setelah periode itu, Hamas merebut kendali Gaza dan menyingkirkan para loyalis Abbas. Abbas sendiri memerintah lewat dekret sejak masa jabatannya berakhir pada 2009.

Penundaan ini terjadi beberapa pekan setelah Abbas menegaskan jadwal pemilu November dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 24 September. Abbas juga telah berjanji secara tertulis kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk menggelar pemilu presiden dan legislatif. Janji itu menjadi bagian dari pengakuan Prancis atas negara Palestina pada September 2025.

Pada Kamis (8/10), Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu sangat penting dan menyambut peluncuran misi pemantau pemilu Uni Eropa. Pernyataan itu menunjukkan perhatian internasional yang tetap besar terhadap proses demokrasi di Palestina meski jadwalnya harus mundur hingga 2027.