Prabowo Intip Jurus India: Aset Negara Bisa Dikelola Swasta, Ini Syaratnya

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk meniru strategi India dalam mengoptimalkan aset negara, yaitu dengan melibatkan pihak swasta untuk mengoperasikan aset publik yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8).

"Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. Kita harus belajar dari India," ujar Prabowo dalam pidatonya. Ia merujuk pada kebijakan India yang dikenal dengan National Monetisation Pipeline, yang memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, namun kepemilikan aset tersebut tetap berada di tangan negara.

"Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, kepemilikan tetap berada pada negara, dan modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru," jelasnya. Menurut Prabowo, skema serupa dapat diterapkan di Indonesia, terutama untuk aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia menekankan bahwa aset BUMN seperti tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas tidak seharusnya dibiarkan tidak produktif, terutama ketika masyarakat masih membutuhkan lapangan kerja dan perekonomian membutuhkan investasi. "Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia," tegasnya.

Prabowo memastikan bahwa kerja sama pemanfaatan aset BUMN dengan swasta akan dilakukan melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel. Pemerintah juga tetap menjaga kepemilikan strategis negara atas aset tersebut. Ia menilai keterlibatan swasta dapat membuat pengelolaan aset menjadi lebih efisien, kreatif, dan inovatif, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

"Kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif menghasilkan manfaat, kenapa tidak," katanya. Sebagai contoh, Prabowo menyoroti pengelolaan bandara yang dinilai belum maksimal. Pemerintah dapat membuka peluang bagi swasta untuk mengoperasikan bandara dengan kepemilikan tetap di tangan negara.

Ia juga melihat potensi integrasi antara sektor penerbangan, perhotelan, dan pengelolaan bandara untuk menciptakan nilai tambah. "Sekarang ada integrasi antara penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita," tuturnya.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah yang telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif. Prabowo menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 paling banyak tersisa 300 perusahaan yang produktif. Optimalisasi aset BUMN menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan aset negara sekaligus mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.