Parlemen Malaysia Dorong Langkah Hukum ke Indonesia, Tuntut Ganti Rugi Imbas Kabut Asap

Anggota parlemen Malaysia, Lim Guan Eng, mendesak pemerintah di Kuala Lumpur untuk mengambil sikap tegas terhadap Indonesia menyusul kabut asap yang menyelimuti Malaysia akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Desakan itu disampaikan Lim saat pidato membahas Anggaran 2027 di Dewan Rakyat, Kamis (15/10), sebagaimana dikutip Malay Mail.

Lim meminta pemerintah Malaysia mempertimbangkan langkah hukum terhadap Indonesia untuk menuntut ganti rugi atas dampak kabut asap. Menurutnya, jika pemerintah Indonesia menolak gugus tugas ASEAN dengan alasan kedaulatan nasional, Malaysia tidak akan punya pilihan selain memulai tindakan hukum untuk menuntut ganti rugi.

"Rakyat Malaysia tak bisa lagi berdiam diri dan tak bertindak dalam menghadapi krisis kabut asap yang berulang ini," ujar Lim. Ia menilai persoalan kabut asap lintas negara ini sudah berlangsung berulang dan menuntut respons yang lebih serius.

Sebagai solusi, Lim mengusulkan pembentukan gugus tugas ASEAN permanen yang melibatkan Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Gugus tugas itu dinilai akan memungkinkan negara-negara ASEAN mengatasi kebakaran sebelum asap menyebar melintasi perbatasan nasional.

Lim juga menyerukan pemerintah Malaysia memberikan bantuan ekonomi kepada warga yang terdampak kabut asap, khususnya pekerja ekonomi gig dan pengemudi ojek online yang bekerja di luar ruangan. Menurutnya, kelompok pekerja informal menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung dari memburuknya kualitas udara.

Seruan itu muncul ketika Malaysia masih bergulat dengan kualitas udara yang memburuk akibat karhutla di Indonesia. Pada Kamis pukul 10 pagi, kualitas udara di 34 dari 68 stasiun mencatat indeks polusi udara (API) yang tidak sehat. Malaysia bahkan menutup sekolah di Kuala Lumpur dan sejumlah negara bagian sejak beberapa pekan lalu.

"Sekolah-sekolah kami ditutup, sementara para pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor ekonomi informal dan pengemudi Grab, terpaksa berhenti bekerja karena krisis kabut asap," kata Lim. Ia menambahkan dampak kesehatan jangka panjang dari kabut asap masih belum dapat dipastikan.

"Singkatnya, pemerintah harus memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang terkena dampak," imbuh dia. Lim menegaskan pemerintah perlu hadir membantu kelompok yang kehilangan penghasilan akibat situasi ini.

Sejumlah wilayah di Indonesia terbakar sejak bulan lalu. Dampaknya, kabut asap turut menyelimuti negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Pihak berwenang Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi karhutla, mulai dari mengerahkan pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana, militer, hingga polisi untuk memadamkan api dan titik api. Indonesia juga melakukan water bombing di titik api dan menerapkan operasi modifikasi cuaca (OMC).