Komdigi Ubah Strategi Spektrum, Tarif Murah Jadi Kunci Percepatan Jaringan 5G

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai biaya spektrum frekuensi yang terjangkau menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas cakupan jaringan 5G di Indonesia. Dengan tarif yang lebih ringan, operator dinilai memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi membangun infrastruktur telekomunikasi.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menjelaskan bahwa pengelolaan spektrum harus menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus, yakni penerimaan negara, kemampuan investasi operator, dan manfaat konektivitas bagi masyarakat. Menurutnya, spektrum tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber pendapatan pemerintah.

"Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin," ujar Ismail dalam keterangannya, Senin (19/10).

Ismail menyatakan pemerintah telah mengubah pendekatan pengelolaan spektrum frekuensi dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Spektrum kini tidak lagi semata dilihat sebagai instrumen penerimaan negara, melainkan juga sebagai alat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.

Perubahan itu, menurut Ismail, antara lain terlihat pada lelang spektrum terbaru yang menggunakan harga relatif terjangkau. Kebijakan tersebut dinilai memberikan kesempatan bagi operator untuk melanjutkan investasi pengembangan jaringan. "Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G," katanya.

Ismail menegaskan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi merupakan prasyarat bagi transformasi digital. Konektivitas yang memadai harus tersedia lebih dulu sebelum masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan digital secara produktif.

Ia menyebut lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G, sementara perkembangan 5G berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting untuk mendukung perluasan jaringan.

Selain kemampuan operator membangun jaringan, Ismail menekankan pentingnya memperhatikan manfaat infrastruktur bagi masyarakat. Kebijakan spektrum, menurutnya, tidak cukup hanya mempertimbangkan profitabilitas industri, tetapi juga harus menjawab kebutuhan publik. Pemerintah juga akan terus mengupayakan penyediaan alokasi spektrum bagi operator.

Ismail menambahkan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan industri dalam jangka panjang karena pembangunan infrastruktur memerlukan modal besar dan waktu yang tidak singkat. "Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting," pungkasnya.