Iran Kirim Rp3,5 Triliun Tunai ke Hizbullah, Perantara Minta Upah 20 Persen

Iran dilaporkan menyalurkan dana senilai US$200 juta atau sekitar Rp3,5 triliun kepada kelompok milisi Hizbullah. Dana itu dikirim secara tunai pada bulan lalu dan ditujukan untuk membantu warga Lebanon yang terdampak perang. Informasi ini disampaikan dua orang yang mengetahui proses transfer tersebut kepada Reuters.

Pengiriman uang itu dilakukan di tengah tekanan ekonomi dari Amerika Serikat yang membuat Iran kesulitan melakukan transaksi pengiriman dana. Kondisi tersebut memaksa Teheran memilih jalur tunai untuk menyalurkan bantuan kepada Hizbullah.

Menurut salah satu sumber, perantara yang membawakan uang tersebut meminta bayaran sebesar 20 persen. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan tarif normal yang biasanya hanya 5 persen. Sumber tersebut menilai besaran upah yang diminta mencerminkan tingginya risiko berurusan dengan Iran dan Hizbullah saat ini.

Seorang pejabat Hizbullah membenarkan bahwa sejumlah dana untuk membantu rakyat Lebanon telah diamankan. Ia menyatakan rencana pendistribusian dana itu akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Namun, pejabat tersebut tidak menjelaskan dari mana asal dana tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri Iran, misi tetap Iran di Jenewa, Kementerian Keuangan AS, dan pemerintah Lebanon belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan ini.

Lebanon sendiri berada di bawah serangan Israel sejak kelompok tersebut memutuskan membantu Iran melawan AS-Israel pada Maret lalu. Akibat perang yang meluas, ratusan ribu warga Lebanon kini mengungsi dari tempat tinggal mereka.

Hizbullah telah menyatakan akan membantu membiayai warga yang mengungsi dengan menggunakan sumber daya dan sumbangan yang tersedia. Meski demikian, upaya rekonstruksi tampaknya cukup sulit dilakukan. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam bulan lalu mengatakan negaranya butuh lebih dari US$27 miliar untuk membangun kembali Lebanon dari dua perang sejak tahun 2024.

Iran selama ini tidak pernah blak-blakan mendanai Hizbullah. Kebijakan Teheran mendanai proksi regionalnya tersebut telah memicu kemarahan publik karena dikucurkan saat Iran sendiri tengah menghadapi krisis perekonomian.