Indonesia Siap Guncang Pasar Global, Bursa Mineral dan Komoditas Sendiri Bakal Beroperasi 2027

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target ambisius untuk mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada 1 Januari 2027. Bursa ini akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dirancang untuk membangun harga referensi bagi komoditas utama ekspor Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8). Menurutnya, langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dibahas bersama OJK.

Prabowo menyoroti ironi bahwa Indonesia, sebagai produsen besar komoditas dunia seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet, masih sering menerima harga yang ditentukan oleh bursa komoditas di luar negeri. "Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal," tegasnya.

Kondisi ini, menurut Prabowo, membuat Indonesia menanggung biaya produksi sementara pusat keuangan asing menikmati keuntungan besar. Ia pun meminta dukungan DPR untuk mengubah keadaan tersebut, dengan tetap memperhatikan mekanisme pasar dan tidak menetapkan harga secara berlebihan.

"Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita," imbuhnya.

Pemerintah menargetkan ketentuan penyelenggaraan BMKS segera dibahas bersama DPR dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026. Melalui bursa ini, Indonesia ingin membangun Indonesia Reference Price atau harga referensi untuk komoditas utama ekspor.

Prabowo menjelaskan bahwa bursa tersebut akan menjadi pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan dipertemukan dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi terbuka, sehingga mempersempit ruang manipulasi.

"Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia," pungkasnya.