ICW Bongkar Aliran Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, Ada Promosi Rp575 Juta Sekali Unggah

Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar penggunaan anggaran negara senilai Rp14,7 miliar untuk belanja jasa influencer pemerintah pusat. Dana tersebut mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan figur publik Raffi Ahmad.

Temuan itu diperoleh ICW melalui penelusuran portal pengadaan publik. Perusahaan tersebut tercatat menerima delapan paket pekerjaan dari dua kementerian sepanjang periode 2024 hingga 2026. Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2025-2026.

Anggaran yang bersumber dari APBN itu dipakai membiayai jasa promosi melalui sejumlah platform media sosial, termasuk YouTube, TikTok, dan Instagram yang berkaitan dengan akun Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Berdasarkan dokumen legalitas usaha, PT Rans Entertainment Indonesia tercatat memegang 99,1 persen saham pada entitas penerima kontrak, sementara Raffi Ahmad disebut sebagai pemegang saham utama sekaligus komisaris.

Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah, menilai pengadaan jasa influencer ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghematan anggaran. Menurutnya, pemerintah meminta daerah menekan pengeluaran, tetapi belanja promosi lewat figur publik di tingkat kementerian justru masih besar.

Azhim merujuk Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025. Inpres itu menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Namun di sisi lain, belanja influencer tetap tinggi.

Ia menyoroti kontrak KKP dengan perusahaan milik Raffi Ahmad. Pada 2025, KKP mengontrak dua paket jasa pemengaruh senilai Rp7,2 miliar, lalu menambah satu paket senilai Rp3,6 miliar pada 2026. Total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar. Nilai setiap paket pengadaan promosi KKP tercatat seragam, yakni Rp3,6 miliar.

Salah satu komponen yang disorot adalah biaya promosi melalui Instagram Story. Untuk satu kali unggahan pada akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, anggaran yang tercatat mencapai Rp575,7 juta. Nilai itu dinilai sangat besar jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan desa yang tengah menghadapi tekanan fiskal akibat pengurangan transfer ke daerah dan pemangkasan alokasi dana desa.

Azhim juga mempertanyakan urgensi memakai jasa influencer dari luar kementerian, sebab setiap kementerian telah memiliki unit hubungan masyarakat yang dapat menjalankan fungsi komunikasi dan publikasi. ICW menemukan indikasi proses pengadaan melalui e-purchasing Kemendikbudristek diduga mengarah pada akun media sosial Raffi Ahmad tanpa persaingan terbuka. Dokumen pengadaan KKP pun mencantumkan perhitungan harga berdasarkan durasi per detik yang perlu diperiksa kewajarannya.

Atas temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah membuka seluruh informasi delapan paket pengadaan jasa influencer, meliputi kontrak kerja, kerangka acuan kerja, hingga bukti pembayaran. ICW juga meminta pengawasan internal pemerintah bersama BPKP memeriksa menyeluruh proses pengadaan, serta LKPP mengevaluasi sistem etalase e-katalog agar tidak mengarah pada penyedia tertentu.

ICW meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan target strategis kementerian. Raffi Ahmad juga diminta menjelaskan secara terbuka kepemilikan dan posisinya di perusahaan penerima kontrak pemerintah, termasuk upaya mencegah konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Menurut Azhim, uang pajak bukan alat membeli popularitas instan, dan kepercayaan publik harus dibangun lewat kinerja serta keterbukaan pemerintah.