BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, JIS hingga SMA Taruna Nusantara Tak Lagi Dapat Alokasi

Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan mencoret sekitar 80 sekolah swasta elite di seluruh Indonesia dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menyatakan sekolah-sekolah tersebut dinilai tidak memerlukan alokasi MBG karena mampu memenuhi kebutuhan makan para siswanya secara mandiri.

"Kita udah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Sudah ada berapa ya, 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG," ujar Sudaryono saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Menurut Sudaryono, pengecualian tersebut sudah mulai diberlakukan. Masyarakat dapat memeriksa status sekolah yang tidak lagi memperoleh alokasi MBG melalui sistem Radar MBG yang disediakan BGN.

Ia mencontohkan sejumlah sekolah yang kini tidak lagi masuk sebagai penerima MBG, antara lain SMA Taruna Nusantara, Kemala Bhayangkari, serta sekolah swasta seperti Jakarta Intercultural School (JIS) dan Cikal. "Cek aja (Radar MBG), misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Taruna Bhayangkara misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG," imbuhnya.

Sudaryono menjelaskan bahwa penataan penerima MBG berkaitan dengan efisiensi anggaran sekaligus penentuan kelompok yang benar-benar membutuhkan program tersebut. "Salah satunya kan kita ingin itu tadi kan dapat enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang (anggaran), kalau enggak dapat kurangi uang," katanya.

Sebelumnya, BGN memang tengah mengkaji penataan penerima MBG, termasuk kemungkinan menghentikan pemberian program bagi siswa dari keluarga mampu atau kelompok desil 8 hingga 10. Wakil Kepala BGN Trenggono menyebut kajian itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu maksimal satu bulan untuk membenahi tata kelola program MBG.

BGN juga menyatakan bahwa penerima manfaat akan disesuaikan dengan kelompok yang menjadi prioritas. Penataan tersebut mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi siswa serta karakteristik sekolah.

BGN sebelumnya mengingatkan adanya kemungkinan satu sekolah memiliki siswa dari kelompok ekonomi berbeda, sehingga penerapan kebijakan perlu turut mempertimbangkan kondisi psikologis siswa.