Azerbaijan Larang Hijab di Sekolah, Guru Mengaku Dipaksa Lepas Cadar demi Sekularisme

Azerbaijan resmi memberlakukan aturan baru mengenai pakaian di lingkungan sekolah yang berdampak pada pembatasan penggunaan hijab bagi siswa maupun tenaga pengajar. Amandemen aturan tersebut disetujui bulan lalu dan tidak secara eksplisit menyebut jilbab Muslim, namun pemerintah melarang pakaian yang dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme atau pemisahan agama dari urusan negara.

Kebijakan ini langsung menuai reaksi keras. Sejumlah sekolah dilaporkan melarang siswa dan guru mengikuti kegiatan belajar mengajar jika mereka tetap mengenakan hijab. Seorang guru bernama Zahra Hasanova mengungkapkan bahwa pihak sekolah memberitahunya tidak lagi diperbolehkan mengajar dengan hijab. "Sejujurnya, saya sedikit emosional. Saya merasa sakit hati," kata Hasanova, seperti dilaporkan Al Jazeera. Ia menegaskan bahwa penggunaan hijab adalah pilihan pribadi yang semestinya dihormati. "[Hijab] adalah pilihan pribadi, dan jika suatu hari saya ingin melepasnya, itu juga seharusnya menjadi pilihan saya," ujarnya.

Amandemen tersebut mengubah aturan seragam siswa di lembaga pendidikan umum negeri. Kantor berita milik negara Azerbaijan, APA, menyebut kebijakan itu bertujuan memastikan aturan berpakaian yang seragam sekaligus mencerminkan prinsip sekuler negara. Pemerintah juga beralasan aturan ini diperlukan untuk menjaga standar profesional dan berdampak positif pada reputasi publik sekolah. Meski sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan merupakan Muslim, konstitusi negara menetapkan Azerbaijan sebagai negara sekuler yang menjamin kebebasan beragama.

APA menyatakan pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral masyarakat Azerbaijan masih dapat digunakan dalam perayaan tertentu, namun harus mendapat persetujuan Dewan Pedagogi di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan. Kebijakan ini memicu gelombang penolakan di dalam negeri. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan siswa memeluk guru mereka sambil menangis ketika para tenaga pengajar diusir dari sekolah. Media lokal melaporkan siswa di setidaknya dua sekolah memboikot kegiatan belajar mengajar sebagai bentuk protes.

Penolakan juga datang dari jurnalis Polad Aslanov yang tengah menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020. Ia melancarkan mogok makan sebagai protes terhadap aturan baru tersebut. "Meskipun berada di penjara, saya tetap bersuara menentang pelanggaran hak-hak konstitusional kita dengan menggunakan satu-satunya cara perjuangan yang tersedia bagi saya - mogok makan!" tulis Aslanov dalam pesan yang diunggah istrinya, Gulmira Aslanova, di Facebook. Di tengah gelombang protes, muncul laporan dugaan pemadaman internet di Azerbaijan, meski laporan tersebut belum terkonfirmasi oleh lembaga pemantau seperti Open Observatory of Network Interference dan NetBlocks.

Protes tidak hanya terjadi di Azerbaijan. Penolakan terhadap pembatasan hijab menyebar ke Turki melalui kampanye media sosial hingga demonstrasi. Sejumlah pihak membandingkan kebijakan tersebut dengan situasi di Turki pada 1997, ketika pembatasan terhadap perempuan berjilbab diberlakukan di sejumlah institusi. Saat itu, perempuan berjilbab dilarang mengikuti perkuliahan di universitas, dan sebagian diberhentikan dari pekerjaan di layanan sipil atau dipaksa mengundurkan diri. Pekan lalu, demonstran berkumpul di luar Konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk memprotes pembatasan terhadap perempuan Muslim dan mendesak pemerintah di Baku mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, kemudian melontarkan kritik terselubung terhadap Turki, yang merupakan sekutu dekat negaranya. Dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru, Aliyev memperingatkan pihak luar agar tidak berusaha mengganggu gaya hidup masyarakat Azerbaijan. Meski tidak menyebut Turki secara langsung, pernyataan itu muncul di tengah meluasnya kritik terhadap kebijakan pembatasan hijab. Pemerintah Turki belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Aliyev, namun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyinggung meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 23 September.