Stok Beras Bulog Cetak Rekor 5,4 Juta Ton, Pemerintah Prabowo-Gibran Kini Hadapi Tantangan Baru

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat lonjakan signifikan dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) selama dua tahun terakhir. Hingga 30 September 2026, stok beras di gudang Perum Bulog mencapai 4,48 juta ton, jauh melampaui posisi akhir 2024 yang belum mencapai 2 juta ton. Peningkatan ini tidak lepas dari kenaikan produksi beras nasional dan penyerapan hasil panen petani dalam negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 12 juta ton beras menjadi stok bawaan (carry-over stock) dari 2025 ke 2026. Setelah mengimpor sekitar 7 juta ton beras pada 2023-2024, Indonesia tidak lagi mengimpor beras sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian mengumumkan swasembada beras pada 31 Desember 2025.

Untuk menyerap hasil panen petani, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menugaskan Perum Bulog menyerap sedikitnya 4 juta ton setara beras dari petani dalam negeri. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi penyerapan mencapai 4,1 juta ton setara beras atau 102,88 persen dari target. Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram. Hasil penyerapan tersebut mendorong stok CBP mencapai 5,37 juta ton pada Mei 2026 dan mencetak rekor sekitar 5,4 juta ton pada Juli 2026 sebagai stok terbanyak dalam sejarah Indonesia.

Besarnya stok CBP membuat gudang milik Bulog maupun gudang sewa terisi penuh. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan kapasitas penyimpanan dan pengelolaan stok agar mutu beras tetap terjaga. Bulog menargetkan pembangunan 100 gudang pada 2026 dan 100 gudang tambahan pada 2027. Di sisi lain, pemerintah memutuskan untuk melelang sekitar 380 ribu ton beras yang telah lama disimpan sebagai bahan baku industri tepung beras, dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram. Langkah ini menjadi bagian dari upaya hilirisasi beras agar stok yang mengalami penurunan mutu tetap memiliki nilai ekonomi dan tidak terbuang.

Selain memperkuat stok, pemerintah memanfaatkan CBP melalui tiga jalur utama, yaitu bantuan pangan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan penanganan bencana. Pada 2026, alokasi bantuan pangan beras diproyeksikan mencapai 2,6 juta ton, meningkat dibandingkan dengan 1,9 juta ton pada 2024 yang menjangkau 22 juta penerima manfaat. Program bantuan pangan tahun ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok desil 1 hingga 4.

Bantuan tahap pertama diberikan untuk periode Februari-Maret 2026. Setiap KPM menerima beras sebanyak 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan. Pada tahap kedua, pemerintah menyalurkan beras 10 kilogram per bulan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Hingga awal Oktober, realisasi penyaluran bantuan pangan tahap dua ini mencapai 97 persen. Bantuan pangan pun dilanjutkan hingga Desember dengan total 30 kilogram beras per KPM atau setara 10 kilogram beras per bulan.

CBP juga dimanfaatkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan program yang berjalan sejak Maret dengan target alokasi 828 ribu ton tersebut telah mendekati 100 persen realisasi. Pemerintah kemudian menambah alokasi SPHP sebanyak 1 juta ton hingga akhir tahun. CBP turut digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam, termasuk bantuan beras dan minyak goreng bagi warga terdampak di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Pemerintah juga mengirim 3.330 kilogram beras bagi warga terdampak di Cisarua, Bandung Barat. Secara keseluruhan, Bulog telah menyalurkan lebih dari 1,7 juta kilogram CBP untuk penanganan bencana alam.

Peningkatan CBP selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan perubahan signifikan dalam pengelolaan cadangan beras nasional. Produksi yang meningkat, penyerapan hasil panen petani, serta perluasan jalur penyaluran menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan beras. Namun, besarnya stok juga menuntut tata kelola yang lebih cermat. Kapasitas gudang perlu memadai, mutu beras harus terjaga, dan distribusi perlu menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan. Keberhasilan pengelolaan CBP tidak cukup diukur dari jumlah beras yang tersimpan di gudang, tetapi juga dari kemampuan memastikan cadangan tersebut tetap layak, tersalurkan dengan tepat, dan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.