Target NZE Industri 2050, Pasar Kendaraan Listrik RI Melonjak ke 16 Persen

Pemerintah Indonesia mempercepat ambisi dekarbonisasi sektor industri dengan menetapkan target Emisi Nol Bersih atau Net Zero Emission (NZE) pada 2050, sepuluh tahun lebih cepat dari rencana sebelumnya di 2060. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen iklim nasional yang telah ditegaskan melalui ratifikasi Perjanjian Paris lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 serta dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Target penurunan emisi gas rumah kaca pun dipatok sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan bahwa penurunan emisi nasional akan difokuskan pada empat agenda utama, yakni pengurangan emisi industri, ekonomi sirkuler, standarisasi industri hijau, dan pengembangan teknologi hijau. Pemerintah juga menyiapkan peta jalan dekarbonisasi yang dijabarkan ke dalam enam pilar dan sembilan subsektor manufaktur prioritas, termasuk industri otomotif. "Peta jalan ini memetakan sumber emisi yang berasal dari energi, lalu proses industri, lalu limbah," ujar Faisol dalam forum CNN Indonesia Evolution Forum bertajuk Powering Indonesia Future: Green Cars, Blue Skies.

Di sisi pasar, perkembangan kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) menunjukkan tren positif. Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pangsa pasar kendaraan listrik terus melesat. Ketua Tim Kerja Industri KLBB Kementerian Perindustrian, Patia J Monangdo, menyebut pangsa pasar yang semula hanya 2-3 persen pada 2024-2025 kini melonjak menjadi 16 persen pada tahun ini. Meski demikian, ia mengakui produksi kendaraan nasional yang mencapai hampir 1,5 juta unit per tahun masih didominasi kendaraan bermesin bakar dalam (ICE). Pemerintah pun menargetkan kenaikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari 40 persen menjadi 60 persen pada 2027.

Desakan transformasi transportasi hijau kian mendesak karena polusi udara di kota besar seperti Jakarta sebagian besar berasal dari sektor transportasi. Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, mengungkapkan sekitar 80 persen polutan transportasi berasal dari kendaraan logistik seperti truk berbahan bakar di bawah standar. Ia menekankan bahwa percepatan elektrifikasi di sektor logistik akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama para sopir truk yang setiap hari menghirup udara kotor. Polusi buruk juga meningkatkan risiko ISPA, gangguan jantung, hingga kerusakan sistem saraf yang berujung pada beban biaya kesehatan.

Suzanty menilai kepastian hukum sangat krusial untuk mengawal industri hijau, mulai dari jaminan investasi hingga aturan teknis teknologi baru. Namun, ia menyoroti instrumen hukum di Indonesia kerap tertinggal dari pesatnya perkembangan inovasi. "Teknologi berkembang sangat pesat dan hukum biasanya suka ketinggalan lebih lambat," ujarnya. Ia mendorong koordinasi lintas sektor antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perindustrian agar regulasi yang relevan dapat segera dirumuskan.

Dari sisi pendanaan, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mencontohkan Thailand yang memanfaatkan kredit karbon hasil kerja sama internasional untuk membeli ribuan bus listrik. Southeast Asia Director ITDP, Gonggomtua Sitanggang, menilai Indonesia dapat mengadopsi pola serupa dengan menyusun peta jalan pengadaan terukur. Ia mencontohkan jika pemerintah memproyeksikan kebutuhan 6.000 bus listrik nasional pada 2030, angka agregat tersebut bisa menjadi daya tawar untuk mendapatkan harga terbaik dari produsen.

Sementara itu, Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengusulkan skema insentif berbasis tingkat emisi, bukan hanya untuk kendaraan listrik semata. Wakil Ketua Umum Periklindo, Achmad Rofiqi, menyatakan semakin rendah emisi gas buang, semakin besar dukungan yang diberikan. Pendekatan ini terbuka bagi teknologi rendah karbon lain, termasuk bahan bakar nabati seperti bioetanol 50 (B50).

Transisi energi hijau juga menuntut kesiapan sumber daya manusia. Ketua Pusat Keterampilan Energi Terbarukan, Sim Budiman Setiawan, menekankan perlunya tenaga kerja yang mampu mendesain, mengembangkan, mengintegrasikan, mengoperasikan, dan memelihara teknologi industri hijau. Ia menyoroti pentingnya pemahaman akan sistem energi cerdas, teknologi baterai, hingga keamanan data yang menyatu dengan kendaraan masa depan. "Sistem energi masa depan harus bisa dikontrol karena kita ketahui bersama EV ini menggunakan IoT, sensor data, AI, fiber security, dan juga energi manajemen sistem," ujarnya.

Guru Besar Universitas Pertamina, Prof Iman Kartolaksono Reksowardojo, menambahkan bahwa kekayaan alam dan letak geografis Indonesia memberikan keunikan tersendiri dibanding negara subtropis. Menurutnya, keberhasilan program biodiesel nasional membuktikan bahwa tantangan terbesar bukanlah hal teknis, melainkan konsistensi kebijakan, dukungan jangka panjang, dan keterlibatan swasta. Sementara itu, konsep gedung hijau turut berperan dalam penurunan emisi melalui pengelolaan pencahayaan, pendingin, dan operasional bangunan yang efisien. Presiden Direktur PT Pollux Hotels Group Tbk, Handojo K Setyadi, menegaskan kontrol dan konsistensi tim internal menjadi kunci agar target penurunan emisi dan penghematan biaya operasional tercapai maksimal.