Target Ambisius 2027: Prabowo Ingin Tekan Kemiskinan ke 6,5 Persen

Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto mematok target ambisius untuk menekan angka kemiskinan nasional hingga menyentuh kisaran 6 hingga 6,5 persen pada 2027. Target ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI sekaligus Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa penurunan kemiskinan tersebut akan dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat serta pelaksanaan APBN yang efektif. Ia menegaskan bahwa target ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen dari target APBN 2026 sebesar 6,5 sampai 7,5 persen," ujar Prabowo di hadapan para anggota dewan.

Selain kemiskinan, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada 2027 berada di rentang 4,30-4,87 persen. Rasio Gini ditargetkan membaik menjadi 0,362-0,367, sementara Indeks Modal Manusia diharapkan meningkat menjadi 0,575.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen. Inflasi dijaga pada level 2,5 persen, dengan asumsi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen dan nilai tukar rupiah di level Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$75 per barel, dengan target lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Prabowo menegaskan bahwa seluruh target tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang menyeluruh dan konsisten. "Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan," tegasnya.

Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah optimistis mampu mewujudkan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada 2027.