Pemko Padang dan BNNP Sumbar Sepakati Kurikulum Antinarkotika Masuk SD dan SMP Tahun Ini

Pemerintah Kota Padang memperkuat kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Komitmen tersebut disepakati dalam audiensi antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah langkah strategis pencegahan narkoba dari tingkat hulu, terutama melalui penguatan edukasi di lingkungan pendidikan dan pelibatan masyarakat.

Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di lingkungan pendidikan. Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan tahun ini di Kota Padang. Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid menyampaikan terima kasih atas dukungan wali kota terhadap integrasi kurikulum anti narkotika di tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. Menurutnya, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Toton menilai persoalan penyalahgunaan narkoba di Sumbar, termasuk Kota Padang, masih membutuhkan perhatian serius. Hingga saat ini belum terlihat penurunan yang berarti sehingga kewaspadaan dan upaya pencegahan harus terus ditingkatkan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, keterbatasan personel aparat membuat penanganan persoalan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat," katanya.

Toton mengungkapkan, berdasarkan survei prevalensi tahun 2019, angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar mencapai 1,1 persen atau sekitar 63 ribu orang dari total 5,4 juta penduduk. Sementara itu, kapasitas rehabilitasi yang tersedia saat ini baru mampu menangani sekitar 500 orang per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia.

"Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas," tegasnya.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan Pemko Padang siap mendukung program pencegahan narkoba yang digagas BNNP Sumbar, termasuk penerapan IKAN di lingkungan pendidikan. Menurut Fadly, materi antinarkotika dapat diintegrasikan dengan program pendidikan yang telah berjalan di Kota Padang, salah satunya melalui pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Smart Surau. Selain itu, materi pencegahan narkoba juga dapat diperkuat melalui muatan lokal pada jenjang SD dan SMP.

"Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa," ujar Fadly. Menurutnya, penguatan edukasi sejak usia sekolah menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Melalui kolaborasi antara Pemko Padang, BNNP Sumbar, satuan pendidikan, masyarakat, dan unsur adat, upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Padang Tarmizi Ismail, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Syahendri Barkah, serta jajaran BNNP Sumbar.