Pemerintah Prabowo Pangkas Rantai Distribusi Barang Subsidi Lewat KDKMP, 23.000 Lokasi Siap Beroperasi

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program yang dibentuk lewat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ini tidak hanya bertujuan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa KDKMP bukan sekadar badan usaha yang berdiri di desa. Koperasi ini dirancang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan kebutuhan sehari-hari, pasar, pembiayaan, hingga program-program pemerintah. "Khusus koperasi desa kelurahan merah putih merupakan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Secara targetnya KDKMP ini bisa menggerakkan ekonomi, kemudian mengentaskan kemiskinan," ujar Ferry dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Koperasi Merah Putih, Penggerak Ekonomi Rakyat" pada Rabu (23/9).

Ferry memaparkan tiga fungsi utama KDKMP. Pertama, menyalurkan barang subsidi dan menjual kebutuhan sehari-hari. Kedua, menjadi offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan. Ketiga, menyalurkan berbagai program pemerintah pusat. Menurutnya, fungsi penyaluran barang subsidi menjadi sangat penting karena selama ini hak rakyat sering kurang tepat sasaran akibat rantai distribusi yang terlalu panjang. "Penyaluran barang subsidi ini menjadi penting karena itu kan sebenarnya haknya rakyat yang sekarang relatif kurang tepat sasaran terlalu panjang mata rantai distribusinya dan lain sebagainya," kata Ferry.

Untuk mendukung skema tersebut, pemerintah menyiapkan mekanisme distribusi langsung dari BUMN produsen atau penyalur kepada KDKMP. Ferry menyebut Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, Bulog, dan sejumlah BUMN lain telah membahas mekanisme teknis penyaluran. "Justru dengan penyaluran barang subsidi langsung dari pihak produksi produsen BUMN ini langsung ke kdkmp Menurut saya itu justru memotong rantai distribusi," ujarnya. Komoditas yang akan disalurkan antara lain pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng.

Peran KDKMP tidak berhenti pada distribusi barang. Koperasi ini juga diproyeksikan menjadi offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa, mulai dari pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan, kerajinan, hingga produk UMKM. Produk yang diserap selanjutnya dapat diproses dan dipasarkan ke luar desa sehingga membuka akses pasar lebih luas. Di sisi pembiayaan, KDKMP dapat menjadi unit layanan jasa perbankan sekaligus saluran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, KDKMP diharapkan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Setiap koperasi akan memiliki seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap model bisnis dan kelangsungan usaha. Ferry mendorong masyarakat desa menjadi anggota koperasi agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku ekonomi. "Harapannya adalah bahwa nanti masyarakat di pedesaan di kelurahan itu sadar bahwa mereka sekarang bukan hanya sekedar sebagai objek ekonomi tapi mereka bisa jadi pelaku ekonomi itu sendiri," katanya.

Pemerintah juga mendorong koperasi masuk ke sektor pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah. "Jadi bagaimana Kementerian Koperasi mendorong supaya koperasi masuk ke industri adalah sekarang kita mempercepat proses pendirian pabrik-pabrik oleh koperasi," ujar Ferry. Salah satu contohnya adalah koperasi petani sawit yang didorong membangun pabrik CPO. Produk olahan tersebut nantinya dapat terhubung dengan jaringan KDKMP sebagai pasar di tingkat desa. "Karena kita kan udah punya outletnya isi dari outlet KDKMP itu sebisa mungkin kita produksi sendiri minyak goreng yang kita bikin sendiri kecap bikin sendiri kan harusnya gitu dan itu produk-produk bisa diintegrasikan bersama-sama setiap daerah setiap kdmp akan punya Signature masing-masing," ujarnya.

Ferry mengungkapkan bahwa dari target 80.000 koperasi, sekitar 23.000 lokasi telah selesai dibangun dan akan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Untuk pengawasan, Kementerian Koperasi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) guna memantau aktivitas koperasi secara menyeluruh.