Min Aung Hlaing Tiba di Malaysia, Pertemuan Perdana dengan Anwar Ibrahim Sejak Kudeta 2021

Presiden Myanmar Min Aung Hlaing menginjakkan kaki di Malaysia untuk pertemuan resmi pertama dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sejak ia merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada 2021. Kunjungan dua hari yang dimulai Rabu (7/10) itu menjadi momen penting bagi Myanmar yang berupaya mencairkan isolasi diplomatik di kawasan ASEAN.

Pemerintah Malaysia menyatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Anwar untuk melanjutkan keterlibatan langsung dengan Myanmar. Salah satu agenda bilateral yang menonjol adalah rencana pemulangan warga negara Myanmar yang berada di Malaysia tanpa dokumen. Malaysia menegaskan proses itu harus berlangsung secara sukarela, bermartabat, dan aman bagi warga dari berbagai kelompok etnis.

Sejak menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021, Min Aung Hlaing menghadapi perang saudara berkepanjangan. Konflik itu telah menewaskan sekitar 100 ribu orang dan memaksa lebih dari 3,5 juta warga mengungsi. Militer Myanmar kemudian menggelar pemilu yang banyak dikritik, dan hasilnya membuka jalan bagi Min Aung Hlaing untuk mengambil posisi sipil sebagai presiden pada April lalu.

Sejak menjabat presiden, Min Aung Hlaing telah mengunjungi sejumlah negara ASEAN seperti Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam, serta melakukan perjalanan ke China, India, Rusia, dan Belarus. Namun, ia dan sejumlah pejabat senior Myanmar masih tidak diundang dalam pertemuan puncak ASEAN sejak 2021 karena junta dinilai gagal menjalankan peta jalan perdamaian yang disepakati kawasan.

Kunjungan ke Malaysia ini juga berlangsung di tengah tekanan domestik yang dihadapi Malaysia terkait keberadaan migran dan pengungsi Myanmar. Gelombang ujaran kebencian dan disinformasi di internet pada awal tahun meningkatkan tekanan terhadap migran dan pengungsi tanpa dokumen, terutama warga Rohingya yang sebagian besar melarikan diri dari operasi militer Myanmar pada 2017 di Negara Bagian Rakhine.

Anwar sebelumnya menyatakan akan mengundang Min Aung Hlaing ke Malaysia jika Myanmar bersedia menerima kembali ribuan pengungsi Rohingya. Malaysia mengklaim telah mendeportasi sekitar 10 ribu warga negara Myanmar sejak Januari, dan pemerintah Myanmar disebut memberikan jaminan bahwa warga yang dipulangkan tidak akan disakiti. Namun, PBB menyampaikan kekhawatiran bahwa warga yang kembali dapat menghadapi risiko serius akibat konflik yang masih berlangsung. Kelompok hak asasi manusia juga mendesak Malaysia menghentikan pemulangan tersebut karena kondisi keamanan di Myanmar dinilai masih berbahaya, dengan risiko kekerasan hingga wajib militer.

Data PBB mencatat sekitar 193 ribu pengungsi dan pencari suaka dari Myanmar terdaftar di Malaysia, yang bukan merupakan negara penandatangan Konvensi Pengungsi PBB. Analis International Crisis Group, Richard Horsey, menilai Anwar membutuhkan kerja sama pemerintah Myanmar untuk memulangkan para pengungsi. "Di bawah tekanan untuk memulangkan para pengungsi, Anwar membutuhkan kerja sama Naypyitaw, dan kunjungan adalah harga yang harus dibayar," kata Horsey. "Dia bilang ini bukan pengakuan, tapi Min Aung Hlaing akan menampilkannya sebagai pengakuan," lanjutnya.

Di tengah kunjungan tersebut, konflik bersenjata di Myanmar masih terus berlangsung. Militer Myanmar melancarkan sejumlah serangan udara dalam dua pekan terakhir di Negara Bagian Rakhine saat bertempur melawan kelompok pemberontak. Serangan udara itu menewaskan sebanyak 58 orang dan melukai puluhan lainnya, termasuk salah satu serangan yang menghantam pasar yang sedang ramai. Serangan tersebut menjadi salah satu yang paling mematikan sejak pemboman sebuah rumah sakit pada Desember. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam serangan itu, dan Filipina yang saat ini menjadi ketua ASEAN juga menyatakan keprihatinan.

Horsey menilai langkah negara-negara ASEAN untuk kembali berhubungan dengan Myanmar berisiko memberi sinyal bahwa tindakan junta tidak menimbulkan konsekuensi diplomatik. "Tidak ada satu pun dalam respons kawasan tersebut yang memberi Naypyitaw alasan untuk berpikir bahwa hal itu akan menimbulkan konsekuensi diplomatik, termasuk karpet merah Min Aung Hlaing di Kuala Lumpur," ujarnya.