Lutfi Buka Suara soal Desakan Sanksi Malaysia, Singgung Peran Kilang CPO di Negeri Jiran

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi angkat bicara menanggapi pernyataan politikus Malaysia yang mendorong negara-negara ASEAN menjatuhkan sanksi kepada Indonesia buntut persoalan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Lutfi, persoalan itu tidak semestinya dipakai untuk menyudutkan Indonesia sebagai sebuah negara.

Lutfi menilai industri kelapa sawit perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk keterlibatan perusahaan yang memiliki perkebunan di Indonesia tetapi menjalankan fasilitas pengolahan di luar negeri. Ia menegaskan posisinya dalam merespons isu ini bukan atas nama pemerintah, melainkan sebagai warga negara yang mempertahankan kehormatan bangsa.

"Saya tidak berbicara di sini untuk pemerintah Indonesia, saya berbicara sebagai seorang Indonesia karena ini mengenai kehormatan nasional kita," kata Lutfi melalui akun Instagram resminya @m.lutfi.

Ia menyoroti hubungan bisnis sawit antara Indonesia dan Malaysia yang sudah berjalan puluhan tahun. Sejumlah perusahaan, kata Lutfi, memiliki perkebunan di Indonesia namun mengoperasikan kilang pengolahan di Malaysia dan Eropa. Pola itu membuat Indonesia memasok minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), sementara keuntungan dari produk olahan bernilai tambah lebih besar dinikmati di negara lain.

"Melalui tarif bea cukai, apa yang kita sebutkan di dunia perdagangan, HS Code, mereka mengambil CPO asli dari Indonesia, mengirimkannya ke kilang di Malaysia dan Eropa, dan mengambil keuntungan besar dari produk olahan bernilai tambah buat mereka sendiri," ujarnya.

Karena itu, Indonesia kini memperkuat hilirisasi industri sawit di dalam negeri guna menaikkan nilai tambah sekaligus memenuhi kebutuhan domestik. Lutfi menyebut langkah tersebut sejalan dengan strategi yang diterapkan pada komoditas nikel. Hilirisasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng lokal serta program biodiesel B30, B40, dan B50.

Menurut Lutfi, penguatan hilirisasi Indonesia turut berdampak pada perusahaan Malaysia yang selama ini bergantung pada pasokan CPO dari Indonesia. Ketergantungan itu, katanya, semestinya menjadi bagian dari pembahasan ketika isu industri sawit dan lingkungan diperdebatkan. Ia juga menyinggung kepentingan bersama kedua negara dalam menghadapi kebijakan biodiesel Eropa karena rantai pasok industri sawit Malaysia terhubung dengan perkebunan di Indonesia.

Lutfi meminta Malaysia meninjau persoalan yang melibatkan perusahaan-perusahaan di negaranya sendiri sebelum mendesak sanksi terhadap Indonesia. Ia juga menyinggung pembatasan produk sawit oleh Amerika Serikat yang dikaitkan dengan isu ketenagakerjaan dan dugaan penggunaan tenaga kerja anak, dengan menyebut perusahaan besar Malaysia pernah menjadi sorotan dalam persoalan serupa.

"Dan sebelum Anda mengajar kami tentang sanksi, bercermin dulu," kata Lutfi.

Ia menekankan tanggung jawab atas persoalan lingkungan harus ditelusuri hingga ke perusahaan dan jaringan bisnis yang beroperasi di lapangan. Kritik terhadap karhutla, menurut Lutfi, jangan diarahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis dan pengelolaan perkebunan.

"Jika Anda ingin tanggung jawab, investigasi perusahaan-perusahaan itu dan rantai pemasoknya. Jangan menjadikan seluruh negara saya target," ujarnya.