Kementan Genjot Tanam Serempak di 25 Provinsi, Target Indeks Pertanian Naik ke IP 300

Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan Gerakan Tanam Serempak sebagai langkah mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan.

Melalui program CSR, pemerintah berupaya menambah luas baku sawah nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, perluasan lahan sawah masuk dalam agenda penguatan ketahanan pangan jangka panjang. Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare pada 2025 yang tersebar di 20 provinsi. Namun, penambahan luas sawah dinilai perlu diikuti percepatan penanaman agar lahan yang telah dibangun segera menghasilkan. Karena itu, Gerakan Tanam Serempak menjadi instrumen untuk memastikan lahan CSR dimanfaatkan secara optimal.

Sepanjang 2026, gerakan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 14 kali di berbagai wilayah, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani. Selain mempercepat penanaman, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang tersedia dapat ditanami lebih sering dalam setahun. Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya mengandalkan pembukaan sawah baru, tetapi juga optimalisasi lahan yang sudah ada.

Gerakan Tanam Serempak dimulai pada Februari 2026 melalui kegiatan di lima provinsi yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penanaman dilakukan di lahan CSR seluas 300 hektare yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. Pada Maret 2026, gerakan diperluas melalui tanam serempak seluas 1.000 hektare di 19 provinsi lokasi CSR. Realisasi olah tanah saat itu mencapai 46.794 hektare, sementara realisasi tanam mencapai 10.070,72 hektare.

Pemerintah kemudian mengintensifkan berbagai langkah percepatan, mulai dari pemetaan lokasi tanam, penyusunan jadwal tanam oleh Brigade Pangan, percepatan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian. Pada April 2026, kegiatan dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan serentak di 17 provinsi. Realisasi tanam mencapai 10.873 hektare atau melampaui target 10.000 hektare. Cakupan kegiatan selanjutnya berkembang dengan mengintegrasikan Gerakan Tanam Serempak dan program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang menjangkau 25 provinsi.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menegaskan Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis. "Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani," kata Idha dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (14/10).

Peningkatan indeks pertanaman menjadi fokus karena memungkinkan lahan dimanfaatkan lebih intensif. Lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun didorong agar menghasilkan dua hingga tiga musim tanam. Strategi ini diharapkan meningkatkan produksi dari lahan yang sudah tersedia tanpa terus bergantung pada perluasan areal. Meski demikian, peningkatan frekuensi tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi lahan agar produktivitas tetap terjaga. Idha juga menekankan percepatan tanam harus menjadi kegiatan berkelanjutan. "Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat Gerakan Tanam Serempak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan pertanaman di wilayah masing-masing," ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah memperkuat penyediaan benih dan pupuk, perbaikan tata kelola air, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan Brigade Pangan. Dukungan teknologi dilakukan melalui penguatan sistem pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah. Berbagai upaya itu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membantu petani menjaga produktivitas, terutama saat menghadapi keterbatasan air. Percepatan tanam juga menjadi bagian dari antisipasi dampak perubahan iklim melalui pengaturan jadwal tanam yang lebih terencana.

Kementan mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250, bahkan IP 300, pada lahan yang memperoleh dukungan program pemerintah. "Target kita adalah mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah. Dengan peningkatan frekuensi tanam, produktivitas lahan akan semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani maupun ketahanan pangan nasional," ujar Idha. Keberhasilan CSR pada akhirnya tidak cukup diukur dari luas lahan yang dibangun, tetapi juga harus didukung infrastruktur, ketersediaan air, sarana produksi, teknologi, dan pendampingan agar dapat ditanami secara berkelanjutan. "Keberhasilan swasembada pangan adalah keberhasilan kita bersama. Karena itu, semangat kolaborasi harus terus dijaga agar produksi pangan nasional tetap meningkat dan berkelanjutan," pungkasnya.