Kabut Asap Karhutla Mulai Reda, Menhub Jamin Transportasi Kalimantan Tetap Normal

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa layanan transportasi darat, laut, dan udara di wilayah Kalimantan tetap beroperasi normal di tengah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah daerah. Meski demikian, pemantauan terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara terus dilakukan guna menjamin keselamatan perjalanan.

Menurut Dudy, aktivitas penumpang maupun distribusi logistik masih berjalan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Pemerintah, katanya, tidak mengendurkan pengawasan karena kondisi karhutla dan kualitas udara bisa berubah kapan saja.

"Aktivitas pergerakan penumpang maupun distribusi logistik tetap berlangsung sesuai standar keselamatan yang berlaku. Namun demikian, pemantauan terhadap kondisi karhutla, kualitas udara serta dampaknya terhadap kelancaran pelayanan transportasi tetap dilakukan secara berkala," ujar Dudy dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (24/8).

Berdasarkan laporan lapangan, kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah dilaporkan mulai mereda, terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Angkutan laut, udara, maupun bus disebut masih melayani penumpang seperti biasa.

Kendati begitu, sejumlah penerbangan sempat mengalami gangguan, khususnya di Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan. Dudy menyatakan kondisi di bandara tersebut kini berangsur kondusif.

"Memang ada beberapa penerbangan yang terdampak, terutama dari Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan. Namun, situasi sudah berangsur kondusif. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memperbaharui informasi sebelum melakukan perjalanan," kata Dudy.

Kemenhub mengimbau masyarakat yang hendak bepergian untuk memperbarui informasi terkait kondisi perjalanan sebelum berangkat. Langkah itu dinilai penting mengingat situasi karhutla dan kualitas udara dapat berubah sewaktu-waktu.

Di sisi lain, Kemenhub turut mendukung upaya pemadaman dan penanganan dampak bencana dengan memfasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memproses 35 izin khusus untuk penggunaan pesawat asing dalam kegiatan penanganan bencana.

Pesawat asing yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan ke lokasi lain yang membutuhkan dukungan penanganan bencana. Mekanisme reposisi tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 9 Tahun 2021 tentang Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing.

Untuk mempercepat respons ketika kondisi karhutla berubah, operator pesawat yang telah mengantongi izin khusus dapat melakukan reposisi ke wilayah terdampak lainnya. Operator hanya perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1 x 24 jam setelah reposisi dilakukan.