Dari Genosida 1994 ke Sirkuit F1, Paul Kagame dan Kebangkitan Ekonomi Rwanda yang Menuai Kritik

Rwanda resmi ditetapkan sebagai tuan rumah balapan Formula 1 dengan kesepakatan berdurasi 10 tahun. Ajang F1 Grand Prix Rwanda direncanakan masuk kalender balapan pada awal 2030-an, menandai kembalinya F1 ke Afrika untuk pertama kali sejak GP Afrika Selatan di Sirkuit Kyalami, Gauteng, pada 1993.

Kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun resmi F1. Meski tanggal pasti belum dipastikan, F1 menegaskan komitmen jangka panjang untuk menggelar balapan di Rwanda. "Formula 1 kembali ke Afrika dengan kesepakatan 10 tahun balapan di Rwanda. African Grand Prix direncanakan bakal bergabung ke kalender F1 pada awal 2030-an," tulis F1 dalam pernyataan resminya.

Presiden F1 Stefano Domenicali menyebut kehadiran Rwanda akan membuat olahraga ini digelar di setiap benua. "Afrika selalu jadi bagian dari masa depan Formula One, sejak awal kami selalu ingin kembali dengan cara yang tepat, dengan partner yang tepat, tentunya berlandaskan komitmen jangka panjang dan visi yang jelas untuk menghadirkan dampak yang bermutu," ujarnya.

Pemilihan Rwanda tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi negara itu yang dinilai pesat. Mengutip laman Xinhua, produk domestik bruto riil Rwanda tumbuh 9,7 persen secara tahunan pada semester pertama 2026, ditopang sektor jasa, industri, dan pertanian. Sektor jasa tumbuh 7,4 persen, industri melesat 15,5 persen, dan pertanian berkembang 5,9 persen.

Gubernur Bank Nasional Rwanda, Soraya Hakuziyaremye, menyatakan pertumbuhan itu tergolong sangat tinggi di tengah berbagai guncangan ekonomi. "Pertumbuhan ini berbasis luas, didorong oleh kinerja yang kuat di sektor industri, jasa, dan pertanian, dengan konstruksi dan manufaktur memainkan peran kunci," kata Soraya saat merilis pernyataan di Kigali.

Kebangkitan Rwanda tak lepas dari sosok Presiden Paul Kagame. Mantan militer yang menjabat sejak 2000 itu berhasil meredakan perang suku Hutu dan Tutsi yang menewaskan sekitar 1 juta orang pada 1994 dan ditetapkan PBB sebagai genosida. Pada peringatan 25 tahun peristiwa itu, Kagame menyatakan Rwanda telah membangun masyarakat dan ekonomi yang stabil.

Di bawah pemerintahan Kagame, Rwanda menempati peringkat ke-29 dari 190 negara dalam survei Bank Dunia soal lingkungan bisnis. Negara itu juga mencatat kemajuan mencolok dalam kesetaraan gender, dengan 61 persen anggota parlemen adalah perempuan, lebih tinggi daripada negara mana pun.

Namun, sejumlah kritik tetap mengiringi. Freedom House menilai Rwanda pada dasarnya adalah negara satu partai yang didominasi Front Patriotik Rwanda, dengan Kagame sebagai figur yang sangat diperlukan. Konstitusi yang direvisi empat tahun lalu memungkinkannya menjabat hingga 2034. Departemen Luar Negeri AS mengutip laporan soal pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, hingga tahanan politik. Associated Press pada April 2019 merangkumnya dengan singkat: "25 tahun setelah genosida, Kagame dari Rwanda dipuji dan ditakuti."