Bupati Solok Selatan Soroti Lemahnya Penegakan Perda, Satpol PP Diminta Bertindak

Bupati Solok Selatan H. Khairunas menegaskan bahwa pengawasan pembangunan, penegakan peraturan daerah, dan evaluasi program pemerintah harus diperkuat agar setiap anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikannya saat memimpin rapat evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (12/10/2026).

Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring proyek strategis Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026. Khairunas meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya mengejar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hasil optimal.

Menurut bupati, tanggung jawab pemerintah daerah mencakup evaluasi program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten. Pengawasan diperlukan agar penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah (Perda), terutama yang berkaitan dengan penertiban pembangunan dan tata ruang. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.

Khairunas secara khusus meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan kesiapsiagaan, kedisiplinan, integritas, dan konsistensi dalam menjalankan fungsi penegakan Perda. Satpol PP juga diminta menyiapkan langkah tindak lanjut yang konkret, menyampaikan laporan kondisi faktual secara berkala, serta dilibatkan dalam setiap koordinasi yang berkaitan dengan ketertiban umum dan penataan wilayah.