BGN Siapkan Hampir 1.000 Dapur MBG Baru, Fokus Wilayah 3T dan Stunting Tinggi

Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah besar dengan membuka sekitar 900 hingga hampir 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan ini. Kepala BGN Sudaryono menyatakan pembukaan dapur baru tersebut diprioritaskan bagi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

"Minggu ini saya rencana buka ada sekitar 900, hampir 1.000 di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ya, daerah 3T sama prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali. Jadi kita ingin yang prioritas kita beresin dulu lah," ujar Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Selain membuka dapur baru, BGN juga tengah mendata dapur yang bangunannya sudah selesai namun belum dioperasikan untuk melayani penerima manfaat. Menurut Sudaryono, pembukaan SPPG dilakukan berdasarkan sistem yang telah disiapkan, bukan melalui penunjukan pihak tertentu. Ia menegaskan tidak ada perantara atau calo yang menawarkan jasa dalam proses tersebut.

"Tentunya pembukaan dapur ini tidak, ini by system semua, jadi enggak ada orang yang akan datang janjiin jasa, biasa kan suka ada calo ya, ini nanti kalau tolong diberitakan ya, enggak ada calonya di sini," katanya. Ia juga memastikan tidak ada biaya yang perlu dibayarkan karena MBG merupakan program pemerintah.

Saat ini BGN mencatat sebanyak 27.022 dapur SPPG yang beroperasi. Namun, tidak semua dapur dapat langsung melayani penerima manfaat karena BGN menerapkan Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS) sebagai dasar pelayanan. Per Senin (5/10), sekitar 1.100 dapur belum memperoleh SPS sehingga belum bisa melayani.

Dari jumlah itu, sekitar 500 dapur berstatus suspend akibat berbagai persoalan, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kasus keracunan makanan, dan kebutuhan perbaikan. BGN masih mengevaluasi dapur-dapur tersebut, dan tidak semuanya otomatis dapat kembali beroperasi karena keputusan bergantung pada hasil pemeriksaan serta kondisi masing-masing dapur.

BGN juga memeriksa kembali data penerima manfaat yang mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena ditemukan sejumlah data jumlah siswa yang belum diperbarui. Kepala SPPG atau mitra dapur dapat melengkapi data siswa yang belum tercatat melalui keterangan dari pihak sekolah, lalu data tersebut diperbarui agar jumlah penerima manfaat sesuai kondisi aktual.

Menurut Sudaryono, pembaruan data dilakukan agar penerima MBG tercatat jelas berdasarkan nama, alamat, identitas, nomor induk kependudukan (NIK), sekolah, dan kelas. Data itu juga diperlukan untuk menelusuri perkembangan penerima manfaat sebelum dan setelah mendapatkan MBG. BGN menegaskan tetap mempertahankan standar keamanan dan higiene tinggi karena MBG merupakan makanan siap saji yang mudah rusak jika penanganannya tidak tepat.

Sebagai contoh, Sudaryono menyebut ada dapur yang ditemukan memiliki persoalan serius sehingga harus ditutup permanen. "500 suspend itu kita lihat, kalau misalnya contoh kita suspend untuk diperiksa, ternyata diperiksa kami udah, ada satu dapur misalnya di bawah masak di atas sarang burung walet ya tutup permanen," ujarnya.