Bansos Tak Lagi Lewat Subsidi Produk, Prabowo Siap Luncurkan Perlinsos Digital 10 November

Pemerintah memastikan program perlindungan sosial digital akan resmi diluncurkan pada 10 November 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin langsung peluncuran skema baru yang mengubah cara penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana tersebut telah dilaporkan kepada Prabowo dalam rapat bersama jajaran ekonomi pemerintah. Menurut Luhut, skema baru ini dirancang agar bantuan pemerintah lebih tepat diberikan kepada warga yang benar-benar berhak menerimanya.

"Perlinsos yang akan di-roll out atau diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 10 November. Karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak mendapat bantuan sosial dari pemerintah, yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," ujar Luhut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat menambahkan uji coba digitalisasi perlinsos kini telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga saat ini tercatat 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam program tersebut, dengan dukungan 775 ribu agen yang membantu warga mendaftarkan diri.

Firman menyebut portal perlinsos menerima lebih dari 600 ribu pendaftar setiap hari. Sistem digital ini dikembangkan pemerintah untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan agar penyalurannya lebih transparan dan tepat sasaran.

Hasil studi di Provinsi Bali menunjukkan digitalisasi perlinsos berpotensi menekan kesalahan pendataan. Firman menjelaskan exclusion error atau warga berhak yang justru tidak menerima bantuan turun sebesar 24,1 persen, sedangkan inclusion error atau bantuan yang diterima pihak tidak memenuhi kriteria turun 4,1 persen.

Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema subsidi barang menjadi bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat. Integrasi dan pemutakhiran data penerima ditargetkan selesai pada akhir 2026, sebelum penyaluran bansos melalui skema baru diuji pada kuartal I 2027.

Pemutakhiran data dilakukan dengan mengintegrasikan data kependudukan Direktorat Jenderal Dukcapil dengan data kementerian dan lembaga lain menggunakan kecerdasan buatan. Pemerintah juga membuka pendaftaran bagi masyarakat agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dalam pendataan.

Luhut menyebut nilai bantuan dari berbagai program bansos yang dihimpun untuk skema transfer tunai rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang. Namun, jumlah penerima dan pelaksanaan skema tersebut masih bergantung pada hasil pemutakhiran data serta kesiapan sistem digital pemerintah.