Arab Saudi Tolak Normalisasi dengan Israel Sebelum Negara Palestina Berdiri, Ini Syarat Tegas Riyadh

Arab Saudi kembali menegaskan posisinya terkait hubungan diplomatik dengan Israel. Riyadh menyatakan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum negara Palestina merdeka benar-benar terbentuk.

Syarat yang diajukan Arab Saudi bukan tanpa dasar. Negara Palestina harus berdiri sesuai resolusi PBB tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Posisi ini disampaikan secara tegas oleh sumber resmi Arab Saudi.

Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan The Wall Street Journal yang menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah merujuk perjanjian kerja sama nuklir sipil AS-Arab Saudi ke Kongres untuk ditinjau. Namun, kesepakatan itu dilaporkan tidak akan berlaku jika Arab Saudi tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham.

"Posisi presiden tidak berubah, dan kesepakatan itu tidak akan berlanjut kecuali Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham," kata seorang sumber dari pemerintahan AS.

Laporan itu beredar setelah Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menandatangani perjanjian kerja sama nuklir sipil pada bulan lalu. Kaitan antara perjanjian tersebut dengan normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel langsung mendapat penolakan dari Riyadh.

Sumber Saudi yang dikutip Channel 12 Israel menegaskan Riyadh tetap mempertahankan posisi yang sama terkait hubungan diplomatik dengan Israel. "Posisi Arab Saudi jelas, tegas, dan tak tergoyahkan," kata sumber tersebut.

"Tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina merdeka dalam batas-batas tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tambahnya.

Sumber itu juga menegaskan program nuklir sipil Arab Saudi tidak berkaitan dengan normalisasi hubungan dengan Israel. Menurutnya, program nuklir sipil merupakan bagian dari kemitraan strategis yang lebih luas antara Arab Saudi dan Amerika Serikat.