38,5 Persen Polusi Jakarta Datang dari Luar Kota, Kolaborasi Lintas Daerah Jadi Kunci

Upaya memperbaiki kualitas udara di Jakarta tidak lagi bisa diselesaikan oleh satu daerah atau satu lembaga saja. Pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menilai koordinasi lintas wilayah menjadi syarat mutlak agar hasil riset bisa berujung pada aksi nyata. Hal ini mengemuka dalam sesi diskusi Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action di ajang Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026, Jakarta, Rabu (7/10).

Profesor Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Puji Lestari, menekankan bahwa kebijakan nasional maupun daerah harus berbasis data ilmiah yang kuat. Menurutnya, pengukuran kualitas udara yang akurat menjadi fondasi untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. "Data itu menjadi basic science yang bisa menjadi dasar untuk pengambil kebijakan," ujarnya.

Kajian tim ITB menemukan fakta penting: sekitar 38,5 persen partikel halus PM2.5 di Jakarta berasal dari wilayah sekitarnya. Artinya, menurunkan emisi hanya di dalam kota tidak akan cukup. Puji pun mendorong agar kualitas udara dijadikan indikator kinerja pembangunan nasional, regional, hingga sektor usaha. "Saya berharap air quality ini dimasukkan sebagai salah satu indikator yang penting dalam pembangunan nasional, kemudian juga regional, dan juga sektor-sektor usaha," kata dia.

Pandangan senada disampaikan Executive Director Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB), Suzanty Sitorus. Ia menilai penanganan polusi udara Jakarta harus dilakukan lintas wilayah dengan pendekatan air shed atau wilayah tangkapan udara sebagai dasar intervensi. Pendekatan ini membuat penanganan polusi tidak lagi dibatasi batas administratif maupun sektor tertentu. "Kita tidak dapat mengatasi polusi udara di Jakarta hanya oleh pemerintah Jakarta sendiri atau oleh sektor tunggal saja. Unit intervensi untuk mengatasi kualitas udara bukanlah batas administratif atau batas sektor, melainkan dengan pendekatan air shed," tuturnya.

Suzanty menyoroti sejumlah sumber polusi seperti pembakaran sampah yang ditemukan di berbagai wilayah Jabodetabek. Ia menegaskan perlunya pergeseran kolektif dalam merencanakan dan berkoordinasi pada skala di mana Jakarta berfungsi, sekaligus mendorong daerah tetangga, pelaku usaha, dan komunitas untuk ikut mengambil tindakan bersama.

Pada kesempatan yang sama, Systemiq meluncurkan studi Jakarta Clean Air Investment Roadmap yang disusun berdasarkan inventarisasi emisi ITB. Studi ini memetakan proyek investasi udara bersih untuk Jakarta dan sekitarnya dengan fokus pada tiga sektor utama: transportasi, industri, dan sampah. Senior Director Systemiq, Batari Saraswati, menyebut peta jalan itu membutuhkan dana katalitik sekitar US$900 juta pada 2027-2030 untuk memicu total investasi sekitar US$53 miliar dari swasta dan pasar. "Peran dana katalitik US$900 juta bukan untuk membiayai seluruh transisi, tetapi untuk membuka investasi yang jauh lebih besar, yang dapat dipenuhi oleh sektor swasta dan investasi pasar," paparnya.

Proyek yang diusulkan mencakup elektrifikasi sepeda motor ojek daring dan mikrobus Transjakarta serta penanganan pembakaran sampah. Pangsa pasar motor listrik baru 1-2 persen pada 2026, sementara sekitar 90 persen pembelian motor memakai pembiayaan. Untuk angkutan umum, Jakarta menargetkan 60 persen penggunaan angkutan umum, sedangkan capaian saat ini sekitar 20 persen. Investasi pada halte, jalur pejalan kaki, dan fasilitas park and ride pun diusulkan untuk memudahkan perpindahan moda. "Solusinya sudah terjangkau. Langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi aksi yang terkoordinasi dan investasi dalam skala besar," ucap Batari.

Sektor transportasi darat menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar. Meski jumlah kendaraan berat seperti truk logistik relatif sedikit, kontribusi emisinya terhadap polusi udara sangat tinggi. Urban Development Senior Program Lead WRI Indonesia, Dimas Nu'man Fadhil, menyebut hampir sepertiga emisi transportasi darat berasal dari truk. Pemerintah berkomitmen menyiapkan fondasi koridor logistik hijau, dengan penyediaan infrastruktur pengisian daya antarwilayah termasuk SPKLU sebagai prioritas utama. Transisi ke angkutan barang listrik dinilai memberi manfaat ganda: mengendalikan emisi karbon dan polutan sekaligus berpotensi menghemat anggaran subsidi bahan bakar.

Dari sisi pembiayaan hijau, Country Head of Global Network Banking HSBC Indonesia, Charles Kho, menekankan pentingnya kestabilan regulasi untuk menarik minat investasi. Kepastian hukum dan insentif yang konsisten dinilai akan mendorong keterlibatan investor dalam ekosistem transportasi ramah lingkungan. Namun, transisi di sektor angkutan barang masih terkendala kapasitas finansial, terutama bagi pelaku UMKM. Peneliti PUSTRAL UGM, Arif Wismadi, menyebut biaya akuisisi armada listrik yang tinggi memerlukan skema pendanaan lebih terjangkau. "Jangan memaksa penjualan ke individual, tapi corporate, satu kontrak, seribu kendaraan," ujarnya.

Sistem tukar baterai (battery swap) menjadi salah satu opsi yang terus dikaji karena dapat mempersingkat waktu pengisian daya sekaligus mengurangi biaya investasi awal. Business Development Director PT Kalista Nusa Armada, Yoga Adiwinarto, menyatakan fasilitas pengisian daya terintegrasi di area penampungan armada akan menekan total biaya kepemilikan kendaraan, sehingga menjadi daya tarik utama bagi industri logistik untuk bertransisi. Direktur PT Danantara Development Management Fund, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menambahkan adopsi kendaraan listrik di Indonesia terus meningkat signifikan dan tren itu perlu dijaga lewat kebijakan insentif ramah lingkungan yang berkesinambungan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri diharapkan dapat mewujudkan sistem transportasi yang lebih hijau.