2 Tahun Prabowo-Gibran, 98 Persen Desa Terkoneksi Internet tapi 2.000 Wilayah Masih Blank Spot

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming disebut terus mendorong pemerataan akses internet di Tanah Air. Berdasarkan laporan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), cakupan internet kini telah menjangkau sekitar 98 persen wilayah Indonesia, mencakup kurang lebih 83.000 desa dan kelurahan.

Kendati demikian, masih ada sekitar 2.000 desa yang belum terhubung atau menjadi blank spot. Papua disebut sebagai wilayah dengan jumlah blank spot terbanyak. "Sekarang posisinya di seluruh Indonesia, ini totalnya ada sekitar 83.000 desa dan kelurahan, itu hampir 98 persen sudah ter-cover (internet)," ujar Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, dalam acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8).

Untuk mengejar pemerataan, BAKTI menghadirkan sejumlah infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Infrastruktur itu meliputi base transceiver station (BTS) 4G, jaringan serat optik Palapa Ring, hingga Satelit Republik Indonesia (Satria-1) berkapasitas 150 Gbps. Upaya ini telah menghadirkan akses internet di 3.864 titik layanan publik dan sinyal 4G di 6.747 desa.

Akses internet juga telah tersedia di lebih dari 31.000 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Konektivitas tersebut mencakup sektor pendidikan sekitar 68 persen, kesehatan 5,89 persen untuk mendukung e-government, serta sekitar 19,9 persen berupa kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat. Infrastruktur ini dimanfaatkan di pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik. Sementara Palapa Ring sepanjang 12.148 kilometer telah melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota non-komersial.

Menurut Fadhilah, pembangunan konektivitas di wilayah 3T harus diarahkan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah infrastruktur, tetapi juga dari tingkat pemanfaatannya. Data ini diperkuat survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 yang menyebut pengguna internet di Indonesia mencapai 81,76 persen, naik sekitar 6 juta jiwa dibanding tahun sebelumnya.

Survei APJII juga menemukan penetrasi internet Indonesia pada 2026 menjangkau 235 juta jiwa dari total populasi 287 juta jiwa. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di 80,66 persen atau sekitar 229 juta jiwa. Peningkatan tersebut menunjukkan internet telah menjadi kebutuhan utama masyarakat di berbagai sektor kehidupan.

Dari sisi kebijakan, Komdigi pada 2025 menggelar lelang frekuensi 1,4GHz untuk mengejar misi internet cepat 100Mbps yang murah. Spektrum ini dialokasikan untuk menghidupkan kembali layanan broadband wireless access (BWA) bagi jaringan tetap lokal berbasis packet switched. Hak penggunaan spektrum diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) berdasarkan regional, dan lelang dimenangkan MyRepublic serta Surge (WIFI). Keduanya berhak mengoperasikan 80 MHz pita frekuensi di rentang 1432-1512 MHz di masing-masing regional selama 10 tahun, dan telah menggelar layanan internet murah berkecepatan hingga 100Mbps.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut penetrasi layanan fixed broadband baru mencapai 22 persen dari konektivitas yang ada. Ia berharap angka itu naik hingga 50 persen agar masyarakat punya lebih banyak pilihan layanan internet terjangkau. "Jadi, kita ingin ongkosnya juga semakin rendah dengan memperkuat fixed broadband, bukan cuma mobile broadband. Sekarang fixed broadband kita penetrasinya kurang lebih 22 persen dari total konektivitas yang ada," ujar Nezar dalam acara Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Pemerintah menargetkan layanan internet 100Mbps dapat diakses dengan biaya sekitar Rp100 ribu. Menurut Nezar, dengan pendapatan per kapita Indonesia yang mendekati US$5.000, biaya berlangganan internet rumah tangga idealnya terjangkau pada kisaran Rp200 ribu per bulan. Saat ini biaya fixed broadband masih sekitar Rp300 ribu, sehingga penguatan infrastruktur dinilai perlu untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

Nezar juga menyebut cakupan jaringan 4G telah mencapai 97 persen wilayah berpenghuni, meski masih ada kawasan berpopulasi kecil yang belum terjangkau. Adapun penetrasi jaringan 5G masih di kisaran 8,5 persen sehingga membutuhkan percepatan pembangunan. Untuk memperluas cakupan 4G dan 5G, Komdigi melelang frekuensi 700MHz dan 2,6GHz pada Juli 2026 yang diikuti Telkomsel, Indosat, dan XLSmart. Pemenang wajib menyediakan layanan mobile broadband minimal 4G di desa/kelurahan tertentu serta layanan 5G di kota/kabupaten sesuai keputusan menteri.

Pada 15 Juli 2026, Komdigi menetapkan pemenang lelang frekuensi 700MHz dan 2,6GHz. Untuk 700MHz, XLSmart memenangkan 30 MHz dengan penawaran Rp1,06 triliun, Telkomsel 20 MHz senilai Rp642,5 miliar, dan Indosat 20 MHz senilai Rp642,5 miliar. Untuk 2,6GHz, Telkomsel memenangkan 80 MHz dengan penawaran Rp545,85 miliar, Indosat 60 MHz senilai Rp372 miliar, dan XLSmart 50 MHz senilai Rp231,6 miliar. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan lelang frekuensi ini harus memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat hingga level rumput. Sekjen Komdigi Ismail menambahkan, lelang spektrum terbaru menggunakan harga relatif terjangkau sehingga memberi ruang bagi operator untuk melanjutkan investasi pengembangan jaringan, termasuk 5G.