Target Biaya Logistik Turun ke 8 Persen, Airlangga Andalkan Perpres 41/2026

Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun hingga 8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini target tersebut dapat dicapai melalui koordinasi lintas sektor dalam menjalankan rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.

"Melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan rencana aksi pada Perpres ini, kami optimis biaya logistik dapat ditekan sampai 8%," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10).

Airlangga memaparkan, biaya logistik nasional tercatat sekitar 14,29 persen terhadap PDB pada 2022. Pemerintah menargetkan penurunan bertahap dari 12,5 persen hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Perpres itu sendiri diundangkan pada 16 Juli 2026 sebagai instrumen kebijakan strategis untuk memangkas biaya logistik nasional.

Ada tiga strategi utama yang dijalankan. Pertama, penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik. Ketiga, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Airlangga menyebut penugasan koordinasi itu berasal dari Presiden Prabowo Subianto. "Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi," ucapnya. Presiden menugaskan Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres tersebut.

Pemerintah tidak berhenti pada tataran regulasi. Salah satu langkah operasional yang diperkuat adalah platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi end-to-end. Sebelumnya, NLE lebih berfokus pada layanan perizinan Business to Government (B2G) dan Government to Government (G2G). Menurut Airlangga, NLE selama ini telah mengurangi biaya logistik hingga 17 persen dan memangkas waktu layanan hingga 73 persen.

Pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan darat atau dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Fasilitas itu ditujukan untuk mengurangi beban truk di jalan raya dan mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri. Integrasi layanan angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut atau multimodal transport menjadi prioritas agar distribusi lebih efisien dan ketergantungan pada angkutan jalan berkurang.

Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk peremajaan armada truk yang semakin tua. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan penyimpanan dapat mengakses program tersebut sehingga pelaku usaha angkutan truk memperoleh dukungan pembiayaan yang terjangkau.

Di sisi SDM, kapasitas tenaga logistik diperkuat melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kapasitas penyedia jasa logistik. Airlangga menegaskan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi berdampak pada daya saing produk ekspor serta harga barang di pasar domestik. "Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat," pungkasnya.